Pengembangan Iptek dan Fleksibilitas Birokrasi
18 February 2004Media Indonesia, 18 Februari 2004
Suatu hari saya menemukan profesor atasan saya berwajah masam di ruang kerjanya. Dia kemudian bercerita bahwa dia baru saja ditegur oleh pihak administrasi fakultas. Pasalnya, dia telah membeli sebuah detektor seharga 2 juta yen dengan biaya dari anggaran penelitian tanpa melalui prosedur tender. Ketentuan administratif mengharuskan pembelian barang berharga di atas 1,5 juta yen melalui proses tender. Baginya ketentuan ini bukan saja tidak bermakna, tapi juga menghambat kemajuan penelitian. Rekanan tempat dia membeli detektor tadi adalah rekanan langganannya sejak dia bekerja di universitas lain sebelum diangkat jadi profesor di tempat sekarang. Artinya di antara mereka, professor tadi dan rekanannya, telah terjalin ikatan kepercayaan, di antaranya menyangkut pelayanan purna jual yang sangat membantu dalam maintenance alat yang telah di beli. Hal-hal semacam ini tentu tidak terlalu diperhatikan dalam penentuan rekanan melalui tender yang cenderung berpola administration-minded itu.
“Konflik” di atas menggambarkan betapa birokrasi itu seringkali sangat menyulitkan, sehingga layak disebut sebagai kandang besi. Ini adalah sebuah ironi, mengingat awalnya birokrasi dibuat untuk memudahkan dan melancarkan urusan. Tender, misalnya, dilakukan dengan maksud menghindari korupsi dan kolusi dalam pembelian barang, namun ironisnya prosedur ini justru sering jadi sumber korupsi dan kulusi tadi. Ini terjadi di mana-mana, bahkan di negara-negara maju seperti Jepang. Untuk kasus Indonesia, di mana birokrasinya terkenal sangat kaku, persoalannya tentu jadi lebih rumit lagi.
