Berbual

      Awal tahun 2007, ketika saya baru beberapa bulan mudik dan mulai hidup baru di tanah air, pada suatu kesempatan saya bertemu kangen dengan teman-teman semasa kuliah dan jadi aktivis kampus di UGM dulu. Seperti biasa acara diisi dengan makan dan obrolan ringan. Karena sudah lama tidak saling bertemu tentu saja isi pembicaraan di masa awal adalah seputar sudah nikah atau belum, anak berapa, sekarang kerja di mana, dan seterusnya. 

     Dasar mantan aktivis, pembicaraan akhirnya nyerempet juga ke urusan politik, birokrasi, dan sejenis itu. Tentu isinya kebanyakan adalah kekecewaan. Mulai dari keluhan soal tidak cakapnya petugas, buruknya pelayanan, sampai kecurangan-kecurangan petugas. Setelah lelah mengeluh, Anies Baswedan (waktu itu baru saja dilantik jadi Rektor Universitas Paramadina) berujar, “Kapan ya kita bisa berkumpul, membicarakan Indonesia, yang isinya bukan keluhan.”

     Kemarin, untuk pertama kalinya saya bisa merasa lega. Untuk pertama kalinya saya bisa menulis hal yang baik tentang Indonesia, yaitu tentang Reformasi di Kantor Pajak. Maaf, saya bukan tukang memburuk-burukkan bangsa sendiri. Tapi terlalu banyak kejadian yang begitu menyesakkan dada tentang bangsa ini. Pada saat yang sama saya mengalami banyak hal-hal baik, tapi sayangnya itu di negeri orang. Di Jepang, tempat saya pernah bermukim selama hampir 10 tahun. Hal-hal baik yang selama ini saya tulis, apa boleh buat, selalu tentang Jepang. 

    Tulisan saya tentang Reformasi di Kantor Pajak banyak mendapat tanggapan. Umumnya memberi kesaksian yang sama dengan yang saya tulis. Juga tidak sedikit yang memberi informasi tentang perbaikan di berbagai tempat, seperti pelayanan pembuatan SIM, pembuatan paspor, dan sebagainya. Tentu saja diiringi dengan cerita lama tentang kecurangan dan kebusukan pegawai pemerintah yang masih belum juga mau berubah. 

    Situasi ini sangat membahagiakan saya. 

    Seperti saya tulis sebelumnya, apa yang saya dan banyak orang saksikan itu belum menggambarkan reformasi di Kantor Pajak secara keseluruhan. Di tempat-tempat tersembunyi boleh jadi masih banyak yang berbuat nakal. Tapi perubahan ini terjadi di Kantor Pajak. Tempat yang selama ini dikenal sebagai “sarang penyamun” uang negara. Perubahan yang terlihat di sarang penyamun, tentu merupakan sebuah perubahan besar yang patut menjadi perhatian.

    Itu baru di Kantor Pajak. Pada saat yang sama kita menyaksikan masih banyak tempat yang masih belum juga mau berubah. Di Kejaksaan misalnya. Meski KPK sudah menangkap jaksa-jaksa nakal, dan kasusnya menjadi sorotan luas, tetap saja belum tampak geliat perubahan berarti di Kejaksaan. Demikian pula di Kepolisian.

    Lebih dari itu, reformasi kita tidak hanya menyangkut birokrasi. Tapi juga peri laku keseharian kita. Cara kita berlalu lintas, menggunakan tempat umum, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, semua masih jauh dari baik. Juga cara kita dalam melihat perbedaan. Ini semua perlu diubah.

    Banyak hal yang masih harus diubah. Saya mungkin harus kembali menulis tentang yang buruk-buruk. Obrolan dengan teman-teman mungkin masih akan berisi keluhan. Tapi setidaknya sesekali kita bisa membicarakan Indonesia dengan bangga, tanpa mengeluh.

       Ketika Departemen Keuangan mencanangkan reformasi birokrasi saya skeptis. Isu yang muncul ketika itu seolah pusat reformasi ini pada sistem remunerasi. Apa iya kalau gaji pegawai diperbaiki lantas mereka berhenti korupsi?  Suatu ketika saya diundang menghadiri sosialisasi masalah perpajakan oleh KPP Karawang. Waktu itu pembicaranya adalah Kakanwil Ditjen Pajak Jawa Barat. Isi pembicaraannya lagi-lagi soal reformasi di Kantor Pajak. Ketika itu saya juga skeptis. 

       Sekitar 3 bulan yang lalu, perusahaan tempat saya bekerja mengajukan restitusi PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi . Jumlahnya lumayan untuk ukuran sebuah PMA berskala kecil. Semua dokumen saya lengkapi, lalu permohonan saya ajukan. Saya ketar ketir. Di masa lalu restitusi PPN adalah salah satu objek perasan petugas pajak. Suara-suara di sekitar saya bernada sama soal ini. “Kembali 50% itu bagus, bisa 70% excellent.”

(more…)

        ”New broom sweeps clean”. Seperti hendak melakonkan makna pepatah itu, Kapolri yang baru dilantik, Bambang Hendarso Danuri melakukan gerak cepat untuk unjuk kinerja. Ia mencanangkan program pemberantasan preman. Dimulai dari 5 Polda, aksi pemberantasan preman ini diperintahkan untuk dilakukan di semua Polda. 

       Hal yang sama juga dilakukan pendahulunya. Ketika baru dilantik, Sutanto juga melakukan gebrakan. Waktu itu yang jadi korban labrakannya adalah perjudian. Tak jelas benar bagi saya apakah pilihan Bambang Hendarso untuk memerangi preman saat ini karena program gebrakan pendahulunya itu sudah berhasil membasmi perjudian, atau dia cuma sekedar mencoba tampil beda. Ya, bagi kita memang tak jelas bagaimana pencapaian Sutanto dalam perang anti judinya dulu. Saya khawatir program gebrakan Kapolri baru ini berakhir sama, yaitu tak jelas juga. (more…)