Berbual

     MUI sepertinya sedang kurang kerjaan. Akibatnya keluarlah fatwa-fatwa, yang dalam istilah ABG “nggak penting banget deeeeeeeeeeh”, seperti fatwa soal yoga dan haramnya golput. Saya sungguh heran, MUI bisa sampai pada kesimpulan hukum bahwa golput itu haram. Mikirnya bagaimana? Lha wong pemilu itu sendiri ndak ada hukumnya dalam Islam. Menurut hukum Islam, apakah pemerintah wajib menyelenggarakan pemilu? Tidak. Sunnah? Tidak juga. Mubah? Embuh!  Tapi herannya ujug-ujug, mak jeglek, MUI bisa memutuskan hukum yang sebetulnya “berada di bawah payung” hukum fiqh mengenai pemilu, yaitu memilih. 

   Lebih mengherankan lagi, hal-hal lain mengenai pemilu, yang sebetulnya lebih urgen untuk diperhatikan, malah tidak diperhatikan. Kita lihat anggota legislatif hasil pemilu yang lalu-lalu bergelimang duit korupsi. Mereka sekarang berduyun-duyun jadi pesakitan dan masuk penjara karena korupsi. Yang tidak/belum tertangkap jumlahnya lebih banyak. Yang tidak nyata-nyata korupsi sekalipun, tidak menunjukkan itikad baik untuk melayani kepentingan rakyat. Mereka sibuk memperkaya diri, atau mencari nikmat dengan duit rakyat, misalnya dengan pelesir ke luar negeri. Mengapa MUI tidak mengeluarkan fatwa untuk melaknat mereka?

    Kalau benar MUI kurang kerjaan, berikut ini saya beri daftar agenda masalah yang harus difatwakan MUI, yang urgensinya jauuuuuuuuuuuuuuuuuuh lebih penting daripada fatwa golput.

1. Haram hukumnya menghambur-hamburkan uang untuk kampanye pemilu, saat rakyat sebenarnya butuh uang itu untuk membeli makanan, berobat, dan membiayai anak sekolah.

2. Haram hukumnya berbohong dalam kampanye. Membangun citra seolah-olah seorang calon presiden/ legislatif peduli dengan nasib rakyat. Padahal mereka hanya peduli pada diri dan kepentingan mereka.

3. Haram hukumnya memberikan jabatan di BUMN/lembaga negara sebagai balas jasa kepada orang-orang yang telah berjasa dalam membantu seorang pejabat mencapai jabatannya. Contoh kasus: Presiden SBY memberikan jabatan komisaris BUMN kepada beberapa anggota tim kampanyenya.

4. Haram hukumnya mengklaim program-program yang didanai dengan anggaran negara (uang rakyat) sebagai program-program partai tertentu.

5. Haram hukumnya menghimpun dana kampanye dari konglomerat hitam/putih, pengusaha, dan lain-lain, dengan memberi kompensasi bisnis kalau nanti yang dibantu kampanyenya sukses terpilih.

6. Haram hukumnya tidak menerima hasil pemilu bagi peserta yang kalah, sehingga menyebabkan pemilu harus diulang dan menghabiskan uang rakyat, atau malah memprovokasi rakyat untuk bentrok dengan sesamanya.

7. Haram hukumnya bagi para ulama untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun dari kegiatan sertifikasi halal, atau dari bisnis-bisnis berlabel syariat.

8. Masih banyak lagi………………………………….saya sudah capek ngetiknya.

      Awal tahun 2007, ketika saya baru beberapa bulan mudik dan mulai hidup baru di tanah air, pada suatu kesempatan saya bertemu kangen dengan teman-teman semasa kuliah dan jadi aktivis kampus di UGM dulu. Seperti biasa acara diisi dengan makan dan obrolan ringan. Karena sudah lama tidak saling bertemu tentu saja isi pembicaraan di masa awal adalah seputar sudah nikah atau belum, anak berapa, sekarang kerja di mana, dan seterusnya. 

     Dasar mantan aktivis, pembicaraan akhirnya nyerempet juga ke urusan politik, birokrasi, dan sejenis itu. Tentu isinya kebanyakan adalah kekecewaan. Mulai dari keluhan soal tidak cakapnya petugas, buruknya pelayanan, sampai kecurangan-kecurangan petugas. Setelah lelah mengeluh, Anies Baswedan (waktu itu baru saja dilantik jadi Rektor Universitas Paramadina) berujar, “Kapan ya kita bisa berkumpul, membicarakan Indonesia, yang isinya bukan keluhan.”

     Kemarin, untuk pertama kalinya saya bisa merasa lega. Untuk pertama kalinya saya bisa menulis hal yang baik tentang Indonesia, yaitu tentang Reformasi di Kantor Pajak. Maaf, saya bukan tukang memburuk-burukkan bangsa sendiri. Tapi terlalu banyak kejadian yang begitu menyesakkan dada tentang bangsa ini. Pada saat yang sama saya mengalami banyak hal-hal baik, tapi sayangnya itu di negeri orang. Di Jepang, tempat saya pernah bermukim selama hampir 10 tahun. Hal-hal baik yang selama ini saya tulis, apa boleh buat, selalu tentang Jepang. 

    Tulisan saya tentang Reformasi di Kantor Pajak banyak mendapat tanggapan. Umumnya memberi kesaksian yang sama dengan yang saya tulis. Juga tidak sedikit yang memberi informasi tentang perbaikan di berbagai tempat, seperti pelayanan pembuatan SIM, pembuatan paspor, dan sebagainya. Tentu saja diiringi dengan cerita lama tentang kecurangan dan kebusukan pegawai pemerintah yang masih belum juga mau berubah. 

    Situasi ini sangat membahagiakan saya. 

    Seperti saya tulis sebelumnya, apa yang saya dan banyak orang saksikan itu belum menggambarkan reformasi di Kantor Pajak secara keseluruhan. Di tempat-tempat tersembunyi boleh jadi masih banyak yang berbuat nakal. Tapi perubahan ini terjadi di Kantor Pajak. Tempat yang selama ini dikenal sebagai “sarang penyamun” uang negara. Perubahan yang terlihat di sarang penyamun, tentu merupakan sebuah perubahan besar yang patut menjadi perhatian.

    Itu baru di Kantor Pajak. Pada saat yang sama kita menyaksikan masih banyak tempat yang masih belum juga mau berubah. Di Kejaksaan misalnya. Meski KPK sudah menangkap jaksa-jaksa nakal, dan kasusnya menjadi sorotan luas, tetap saja belum tampak geliat perubahan berarti di Kejaksaan. Demikian pula di Kepolisian.

    Lebih dari itu, reformasi kita tidak hanya menyangkut birokrasi. Tapi juga peri laku keseharian kita. Cara kita berlalu lintas, menggunakan tempat umum, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, semua masih jauh dari baik. Juga cara kita dalam melihat perbedaan. Ini semua perlu diubah.

    Banyak hal yang masih harus diubah. Saya mungkin harus kembali menulis tentang yang buruk-buruk. Obrolan dengan teman-teman mungkin masih akan berisi keluhan. Tapi setidaknya sesekali kita bisa membicarakan Indonesia dengan bangga, tanpa mengeluh.

       Ketika Departemen Keuangan mencanangkan reformasi birokrasi saya skeptis. Isu yang muncul ketika itu seolah pusat reformasi ini pada sistem remunerasi. Apa iya kalau gaji pegawai diperbaiki lantas mereka berhenti korupsi?  Suatu ketika saya diundang menghadiri sosialisasi masalah perpajakan oleh KPP Karawang. Waktu itu pembicaranya adalah Kakanwil Ditjen Pajak Jawa Barat. Isi pembicaraannya lagi-lagi soal reformasi di Kantor Pajak. Ketika itu saya juga skeptis. 

       Sekitar 3 bulan yang lalu, perusahaan tempat saya bekerja mengajukan restitusi PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi . Jumlahnya lumayan untuk ukuran sebuah PMA berskala kecil. Semua dokumen saya lengkapi, lalu permohonan saya ajukan. Saya ketar ketir. Di masa lalu restitusi PPN adalah salah satu objek perasan petugas pajak. Suara-suara di sekitar saya bernada sama soal ini. “Kembali 50% itu bagus, bisa 70% excellent.”

(more…)

        ”New broom sweeps clean”. Seperti hendak melakonkan makna pepatah itu, Kapolri yang baru dilantik, Bambang Hendarso Danuri melakukan gerak cepat untuk unjuk kinerja. Ia mencanangkan program pemberantasan preman. Dimulai dari 5 Polda, aksi pemberantasan preman ini diperintahkan untuk dilakukan di semua Polda. 

       Hal yang sama juga dilakukan pendahulunya. Ketika baru dilantik, Sutanto juga melakukan gebrakan. Waktu itu yang jadi korban labrakannya adalah perjudian. Tak jelas benar bagi saya apakah pilihan Bambang Hendarso untuk memerangi preman saat ini karena program gebrakan pendahulunya itu sudah berhasil membasmi perjudian, atau dia cuma sekedar mencoba tampil beda. Ya, bagi kita memang tak jelas bagaimana pencapaian Sutanto dalam perang anti judinya dulu. Saya khawatir program gebrakan Kapolri baru ini berakhir sama, yaitu tak jelas juga. (more…)

Tahun 2002 adalah salah satu tahun yang gemilang dalam sejarah sains dan teknologi Jepang. Sejak tahun 2000 selama 3 tahun berturut-turut ilmuwan Jepang mendapat anugerah Hadiah Nobel. Tahun 2000 Prof. Shirakawa mendapat Hadiah Nobel Kimia atas jasanya menemukan polimer konduktif. Tahun berikutnya giliran Prof. Noyori, juga memperoleh Hadian Nobel Kimia. Puncaknya, tahun 2002 Jepang mendapat dua Hadiah Nobel, yaitu untuk Prof. Koshiba (Fisika) atas keberhasilannya mendeteksi neutrino, dan karyawan sebuah perusahaan alat ukur Shimazu, Koichi Tanaka (Kimia) yang berhasil mengembangkan metode ionisasi pada spektroskopi massa.

Untuk merayakan keberhasilan itu, tak lama setelah penganugerahan Hadiah Nobel, stasiun TV NHK melakukan wawancara khusus terhadap Prof. Koshiba dan Prof. Esaki. Prof Esaki adalah penerima Hadiah Nobel Fisika tahun 1973 dengan penemuan berupa efek terowongan elektron pada semikonduktor.

(more…)

Menteri Negara BUMN berkonsultasi pada KPK. Isinya mengenai status pejabat negara yang menjadi Komisaris di BUMN.

Apa tugas Komisaris?

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap Dewan Direktur berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Wujud fungsi pengawasan itu antara lain, Komisaris berwenang memeriksa laporan keuangan perusahaan sebelum diserahkan ke RUPS. Demikian pula, Dewan Direktur wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum tahun buku dimulai, dan rencana kerja itu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

(more…)

Minggu ini ada dua isu besar yang berbeda, tapi punya kesamaan. Pertama, penolakan ketua DPR atas penggeledahan oleh KPK terkait dengan penangkapan Al Amin Nasution. Kedua, penolakan purnawirawan TNI/Polri terhadap berbagai panggilan Komnas HAM untuk berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru. Penolakan ini dimotori oleh Wiranto. Agung beralasan bahwa ia tidak ingin DPR diperlakukan seperti penjahat. Sementara Wiranto beralasan bahwa mereka (anggota TNI) melakukan tugas berdasar surat perintah, bukan atas kemauan sendiri.

Penolakan Agung langsung mendapat banyak tanggapan. Kebanyakan mencela, tentu saja. Kecaman termasuk datang dari internal anggota DPR sendiri. Berbeda dengan penolakan Wiranto, yang nyaris sepi dari tanggapan. Pun para purnawirawan, seperti biasa, satu suara mendukung sikap Wiranto.

(more…)

Majalah Tempo minggu ini memberitakan persiapan Pemilu 2009. Ada 70-an partai yang sudah mendaftar untuk jadi peserta. 24 di antaranya partai baru. Duh, sulit bagi saya membayangkan surat suara dengan logo 70 partai. This is insane!

Mengapa orang berbondong-bondong bikin partai? Demikian mudahkah? Tenyata tidak mudah. Butuh ratusan juta rupiah untuk bikin partai. Ada yang sudah menghabiskan 10 miliar!!!

(more…)

Ketika berpidato di depan peserta Kursus Lemhanas, SBY marah ketika mendapati ada peserta yang tertidur saat mendengarkan pidatonya. Dia bilang: “Sedang membahas masalah rakyat, kok tidur.”

Benarkah SBY marah karena ia begitu peduli pada rakyat?

(more…)

Hari ini saya resmi terdaftar sebagai pembayar pajak, karena baru punya NPWP. Sejak tahun lalu didengung-dengungkan bahwa mulai tahun ini orang pribadi yang tidak punya NPWP akan didenda, pajakknya dinaikkan 20%. Tapi yang namanya Indonesia, banyak yang meleset. Harapan pemerintah agar pembayar pajak perorangan punya NPWP nampaknya masih banyak diabaikan.

Lama-lama disindir terus oleh iklan TV, “apa kata duniaaa……”, akhirnya saya mendaftar untuk punya NPWP. Prosesnya gampang, cukup bawa copy KTP, surat keterangan bekerja dari perusahaan, dan mengisi formulir. NPWP langsung jadi.

(more…)