Berbual

Ini bukan cerita tentang Palestina. Ini cerita tentang Jakarta. Tentang sebuah sekolah.

Di TV diberitakan tentang seorang siswa kelas 1 di sebuah SMA Negeri di Jakarta. Ia dijemput paksa oleh sejumlah seniornya, dibawa ke sebuah taman, lalu dianiaya. Ia mengalami luka-luka di wajah. Bibirnya robek, wajahnya lebam-lebam. Ia harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari.

Apa pasal? Alkisah, siswa kelas 3 menetapkan beberapa jalur di sekolah yang mereka sebut Jalur Gaza. Jalur ini tidak boleh dilewati oleh selain anak kelas 3. Si anak yang teraniaya tadi lalai. Ia melewati jalur itu.

Cerita ini sungguh menyesakkan dada saya. Di sekolah, tempat anak-anak harusnya dididik dan dikendalikan, ada manusia-manusia fasis yang bisa seenaknya membuat aturan. Di sekolah, tempat di mana seharusnya guru-guru yang mengatur, ada sekelompok murid yang punya kekuasaan mengatur. Dan mereka mengatur dengan kekerasan!

Para guru dalam wawancara TV mengatakan bahwa sebenarnya mereka tahu soal Jalur Gaza ini. Tapi sepertinya mereka tak berdaya untuk menghapuskannya. Konon tradisi dungu ini sudah berlangsung sejak tahun 80-an. Itulah salah satu alasan kenapa tradisi ini tidak dihapus.

Perlu dicatat bahwa SMA adalah SMA percontohan untuk proyek anti kekerasan (anti-bullying). Sebuah ironi yang lebih menyakitkan.

Lalu kita bertanya, ke mana anak-anak kita akan kita kirim untuk belajar? Sekolah ternyata bukan tempat yang aman untuk belajar. Di sekolah anak kita bisa celaka. Di sekolah justru premanisme dibiarkan. Di sekolah justru kesewenangan diajarkan.

Polisi sepertinya tidak menganggap serius kasus ini. Ada ratusan kejadian kekerasan di tanah air, seingat saya memang belum pernah ada yang berujung hingga ke pengadilan. Biasanya polisi meminta pihak-pihak yang terlibat, termasuk orang tua siswa untuk berdamai. Lalu selanjutnya pihak sekolah diminta untuk melakukan “pembinaan”.

Ini kesalahan fatal. Ini bukan perkara disiplin ringan yang bisa diselesaikan dengan cara damai dan pembinaan. Ini adalah tindak kriminal. Tindak kriminal harus diproses dengan hukum pidana. Pembiaran oleh polisi berarti membiarkan kriminal-kriminal muda tumbuh di lingkungan pendidikan. Membebaskan mereka dari jerat hukum berarti mengajarkan kepada mereka bahwa mereka bisa melakukan tindak pidana tanpa dikenai sangsi hukum.

Ini tidak boleh dibiarkan.

http://berbual.com

PGSD yang kita kenal adalah singkatan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini adalah Program Diploma II di bidang pendidikan, untuk mendidik calon guru Sekolah Dasar. Tamat dari program ini seseorang dianggap layak menjadi guru Sekolah Dasar.

Tapi PGSD yang hendak saya bahas dalam tulisan ini lain lagi ceritanya. PGSD yang ini singkatan dari Pokoknya Gelar Saya Doktor! Ini adalah cerita yang mencerminkan buruknya dunia pendidikan kita.

UU Guru dan Dosen yang dianggap bisa memperbaiki nasib dan kesejahteraan guru dan dosen ternyata membawa efek sampingan. Perbaikan gaji guru dan dosen melalui sejumlah tunjangan tidak diberikan secara otomatis dan pukul rata. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain sertifikasi. Untuk guru, salah satu syarat untuk sertifikasi ini adalah lulus sarajana S1. Sedangkan untuk dosen, harus dipenuhi kualifikasi sarjana S2. Tambahan lagi, bagi dosen akan lebih menguntungkan bila ia punya kualifikasi S3. Lulus program doktoral akan lebih memudahkan untuk mencapai jabatan fungsional akademik guru besar (profesor).

Semua syarat itu tentu dimaksudkan untuk kebaikan. Artinya para guru dan dosen harus memiliki kualifikasi tertentu, agar mutu pendidikan yang mereka asuh meningkat. Tapi apa lacur. Negeri ini adalah negeri sertifikat. Segala sesuatu ditentukan oleh kertas-kertas dokumen, bukan isi yang diwakili kertas itu. Untuk naik seberkas dokumen jauh lebih penting dari mutu si penyerah dokumen itu. Petugas dan pejabat yang menilai lebih teliti memeriksa dokumen ketimbang memeriksa orang.

Maka pak guru dan dosen tidak berlomba meningkatkan kualitas. Mereka berlomba berburu sertifikat. Program S1 bagi guru-guru tumbuh bak jamur di mana-mana. Semua menawarkan kemudahan. Kuliah cukup di akhir pekan. Programnya tidak lama-lama, bahkan bisa lebih singkat dari program reguler. Demikian pula halnya dengan program S2-S3 bagi dosen. Kualitasnya? Jangan tanya. Lulusannya menyandang predikat PGSD tadi. Pokoknya Gelar Saya Doktor.

***

Dosen-dosen kita memang disuruh hidup di alam tak rasional. Seorang dosen bergelar doktor yang baru menyelesaikan pendidikan bisa mendapat pangkat/golongan IIIc atau IIId. Gaji perbulan kurang lebih 2,5 juta rupiah. Mau bagaimanapun caranya, mustahil bisa hidup layak dengan uang sekecil itu.

Tapi biasanya ada yang berdalih. Dosen kan punya pemasukan lain. Misalnya, penelitian, proyek, program ini itu. Hingga jabatan struktural, posisi politis dan sebagainya.

Ya, ada yang dapat itu, sehingga penghasilannya jauh melampaui orang-orang yang bekerja di sektor swasta. Tapi masalahnya tidak semua dapat. Universitas besar punya posisi yang lebih baik untuk mendapat proyek-proyek. Universitas kecil nyaris gigit jari. Itu satu soal. Soal lain, lha kenapa universitas kok mengurusi proyek-proyek untuk cari duit, bukan mengembangkan pendidikan.

Penelitian? Ini masalah lagi. Penelitian akhirnya jadi ajang untuk cari duit, bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Hasilnya, lagi-lagi setumpuk kertas laporan.

Gejala PGSD juga tidak terlepas dari ketimpangan ini. Penyelenggaranya (perguruan tinggi) butuh pemasukan. Pesertanya butuh gelar. Betermulah mereka di pasar bisnis pendidikan.

Saya sedang menjadi panitia sebuah simposium Indonesia-Jepang. Saya ikut terlibat dalam kepanitiaan sudah agak belakangan, separo kerjaan sudah berlangsung. Pada saat saya bergabung, proposal, first announcement sudah jadi.

Saat membaca nama-nama pembicara, mata saya tertumbuk pada tulisan Dr. Cand. Fulan. Saya fikir itu nama orang. Tapi kok ada beberapa yang sama. Dr. Cand. Fulan, Dr. Cand. Anu, Dr. Cand. XXX. Baru saya ngeh bahwa yang dimaksud adalah kandidat doktor.

Jadi ingat, dulu para penulis kolom opini di koran kerap mencantumkan statusnya di ujung tulisan: Penulis adalah kandidat doktor bidang anu anu di universitas anu anu.

(more…)

Tahun 2002 adalah salah satu tahun yang gemilang dalam sejarah sains dan teknologi Jepang. Sejak tahun 2000 selama 3 tahun berturut-turut ilmuwan Jepang mendapat anugerah Hadiah Nobel. Tahun 2000 Prof. Shirakawa mendapat Hadiah Nobel Kimia atas jasanya menemukan polimer konduktif. Tahun berikutnya giliran Prof. Noyori, juga memperoleh Hadian Nobel Kimia. Puncaknya, tahun 2002 Jepang mendapat dua Hadiah Nobel, yaitu untuk Prof. Koshiba (Fisika) atas keberhasilannya mendeteksi neutrino, dan karyawan sebuah perusahaan alat ukur Shimazu, Koichi Tanaka (Kimia) yang berhasil mengembangkan metode ionisasi pada spektroskopi massa.

Untuk merayakan keberhasilan itu, tak lama setelah penganugerahan Hadiah Nobel, stasiun TV NHK melakukan wawancara khusus terhadap Prof. Koshiba dan Prof. Esaki. Prof Esaki adalah penerima Hadiah Nobel Fisika tahun 1973 dengan penemuan berupa efek terowongan elektron pada semikonduktor.

(more…)

http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Sosok%20dan%20Sketsa&rbrk=&id=36978

Jakarta | Sabtu, 23 Feb 2008
Hasanudin Abdurakhman: Kebijakan Penelitian Harus Jelas
by : Agus Dwi Darmawan

ADA beberapa masalah yang menjadi kendala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ternyata lambannya perkembangan itu bukan semata-mata disebabkan minimnya dana atau tidak mampunya sumberdaya manusia Indonesia.

Hal ini lebih disebabkan karena tidak adanya strategi atau bagaimana konsep penelitian itu yang sebenarnya. Sebagai ilmuwan yang menamatkan program master sampai doktor di Jepang, Hasanudin Abdurakhman tahu persis bagaimana dunia ilmu pengetahuan bisa maju. Salah satunya adalah kondisi yang menunjang bagi peneliti, termasuk di antaranya ketercukupan gaji.

(more…)

Beberapa bulan yang lalu diberitakan bahwa para profesor di 6 PTN berstatus BHMN membentuk asosiasi profesor. Tujuan pembentukan asosiasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja riset di perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan universitas riset.

Membaca berita ini, saya lantas teringat pada berita lain, yang disiarkan oleh Metro TV. Dalam berita itu disebutkan bahwa hanya 30 persen dari profesor di UGM yang aktif melakukan penelitian. UGM adalah universitas yang kualitasnya setara dengan 5 BHMN lain. Karenanya keadaan di UGM bisa dianggap mewakili keadaan di 5 PTN lain. Artinya secara kasar bisa kita katakan bahwa hanya 30 persen dari anggota asosiasi profesor tadi yang aktif meneliti. Bila kriteria “aktif melakukan penelitian” tadi diperluas menjadi “aktif menulis di jurnal ilmiah internasional”, maka angka yang muncul pasti jauh di bawah 30 persen.
Pertanyaan yang segera muncul di benak saya ketika itu, mungkinkah asosiasi itu mampu memacu pertumbuhan riset hingga terwujudnya universitas riset? Kini, setelah beberapa bulan berlalu, kita belum mendengar adanya langkah lanjutan setelah asosiasi profesor terbentuk.

(more…)

Hari Minggu lalu saya hadir di TK (youchien) tempat anak saya Sarah “sekolah”. Ada kegiatan pertandingan olah raga, yang disebut undoukai. Di Jepang tanggal 10 Oktober adalah Hari Olah Raga, karenanya di sekolah-sekolah dan tempat-tempat lain banyak diselenggarakan pertandingan olah raga.

(more…)

Empat tahun yang lalu saya mulai bekerja sebagai seorang Visiting Research Associate di Kumamoto University, segera setelah menyelesaikan studi S3. Di tempat itu, sebagaimana umumnya di Jepang, diadakan pesta penyambutan untuk saya. Pesta itu disebut kangeikai. Acara ini merupakan sebuah acara formal yang diagendakan secara rutin, dan diputuskan dalam rapat di majelis guru besar.

(more…)

Minggu pagi saya disuguhi berita tentang pupuk ajaib water stimulating feed (WSF) beserta tanggapan terhadapnya oleh seorang guru besar IPB. Informasi semi-ilmiah semacam ini sudah sangat sering diberitakan di koran. Banyak penemuan yang dianggap spektakuler, berkelas penerima nobel. Tapi kemudian berita tentang itu menghilang dengan sendirinya.

(more…)

Media Indonesia,  2 September 2005

PENANGKAPAN pelaku jual beli gelar sarjana palsu melalui Institut Manajemen Global Indonesia (IMGI) banyak diberitakan di media massa. Berita ini cukup menggembirakan karena mencerminkan adanya keseriusan aparat keamanan untuk menanggulangi masalah ini. Jual beli gelar sarjana memang cukup marak terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Banyak lembaga yang mengaku menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri menawarkan gelar sarjana di berbagai jenjang, terutama jenjang pascasarjana, yang bisa diperoleh dengan cara yang sangat mudah dengan biaya tertentu. Peminatnya ternyata cukup banyak, termasuk beberapa pejabat tinggi negara yang kemudian mencantumkan gelar tersebut di depan namanya dalam dokumen resmi negara.

Situasi ini direspons oleh Depdiknas dengan mengeluarkan surat edaran dari Dirjen Pendidikan Tinggi yang intinya memperingatkan masyarakat untuk tidak tertipu oleh para penjual gelar palsu itu. Sayangnya langkah tersebut tidak disertai oleh tindakan hukum yang jelas sehingga masalah ini menggantung cukup lama. Kasus IMGI dapat dikatakan sebagai kasus pertama yang dikenai tindakan hukum. Tindakan hukum seperti ini boleh jadi akan efektif untuk memberantas kegiatan jual beli gelar dalam format yang disebutkan di atas. Namun, saya khawatir kegiatan jual beli itu telah menjelma ke format lain yang lebih canggih, dan yang terpenting, legal.

(more…)