Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis temuan tentang adanya aliran dana dari Rokhimin Duhuri, mantan menteri dan terpidana kasus korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan ke partai politik dan tim sukses calon presiden pada kampanye pemilu 2004. Penerima dana itu antara lain adalah PKS, tim sukses SBY, Amien Rais, dan Megawati pada Pemilihan Umum 2004.
Temuan ini tentu saja masih perlu dipastikan kebenarannya. Sejauh ini sudah ada beberapa sinyalemen soal aliran dana haram atau dana dari “wilayah abu-abu” ke partai politik. Sayangnya entah karena apa, tidak pernah ada penyelidikan yang tuntas. Yang jelas perilaku partai-partai politik dalam membelanjakan uang mungkin bisa mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa tidak ada partai yang bebas dari aliran dana-dana haram atau setengah haram tadi.
Memasuki era reformasi, arus demokratisasi demikian kencang. Dunia politik kita dihiasi oleh munculnya pemain-pemain politik baru, bersama pemain-pemain lama yang sebagian diantaranya mencoba tampil dengan wajah baru. Layaknya sesuatu yang diimpor dari luar, demokrasi hadir di tengah kita tidak sekedar sebagai konsep politik, tapi lengkap dengan berbagai “aksesori”, sebagaimana layaknya kita saksikan di negara-negara yang sudah maju dalam hal itu.
Popularitas adalah kunci utama untuk meraih kemenangan dalam pertarungan politik dalam sistem demokratis. Dengan komposisi pemilih kita yang sebagian besar masih belum melek politik, platform partai, program kerja, dan sebagainya tidak terlalu menarik untuk digarap, karena kecil kontribusinya dalam konteks pendulangan suara. Maka upaya pembangunan citra partai atau tokoh yang dicalonkan adalah pilihan terbaik.
Pada Pemilu 2004 kita melihat bagaimana media massa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk keperluan pembangunan citra itu. Iklan-iklan televisi khususnya jadi sarana penting untuk keperluan itu. Kegiatan ini berlanjut ke arena Pilkada yang sekarang ini dilakukan secara langsung. Saat ini misalnya, kampanye pemilihan Gubernur DKI belum lagi dimulai. Tapi kita sudah menyaksikan berbagai tayangan iklan dari calon-calon dengan berbagai format.
Menggunakan media massa saja tentu tak cukup. Berbagai usaha lain untuk membangun citra dilakukan, di antaranya dengan cara-cara mencengangkan, yang dulunya hanya kita saksikan dilakukan oleh para politikus di negara-negara kaya. Kita menyaksikan politikus, khususnya calon presiden bepergian dengan pesawat carteran berlogo partai. Uniknya, pada saat yang lain kita saksikan orang yang sama mengayuh becak dengan wong cilik sebagai penumpangnya.
Semua itu tentu tidak gratis. Satu kali tayangan iklan di televisi berdurasi satu menit bisa berharga puluhan juta, atau bahkan ratusan juta rupiah. Iklan setengah atau satu halaman koran juga mungkin bernilai setara dengan itu. Dari situ bisa kita hitung berapa biaya yang diperlukan untuk iklan-iklan politik itu selama masa kampanye. Dan meski sebagian besar kita tidak tahu pasti berapa sewa per jam sebuah pesawat terbang, kita bisa menduga bahwa nilainya tidak semurah sewa bis.
Pendek kata, biaya yang diperlukan untuk kampanye tak bisa dianggarkan dalam skala ratusan juta rupiah. Selentingan yang pernah saya dengar, untuk jadi bupati di sebuah kabupaten kecil saja seorang calon harus menyediakan dana dalam skala milyaran rupiah. Angka itu tentu akan membengkak pada pertarungan untuk jabatan yang lebih tinggi.
Demokrasi yang sedang kita bangun adalah demokrasi yang penuh dengan gegap gempita. Demokrasi yang pelaksanaannya membutuhkan biaya tinggi, termasuk biaya-biaya untuk aksesori bagi petinggi politik tadi. Persoalannya, dari mana dana politik itu diperoleh?
Partai politik kita umumnya tidak punya sumber pemasukan di luar sumbangan. Lagipula, hanya satu-dua partai yang punya dukungan dari pengusaha kaya, di antaranya Partai Golkar. Lebih dari itu, jumlah sumbangan baik dari perorangan maupun perusahaan dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang kita juga tidak membenarkan adanya sumbangan dari BUMN, BUMD, serta lembaga-lembaga lain milik negara.
Kenyataannya hampir dapat dipastikan bahwa semua partai melakukan pelanggaran, baik dalam hal batasan jumlah sumbangan, maupun sumbernya. BUMN serta lembaga pemerintah yang kaya dengan dana non-budgeter adalah “sapi perah” tradisional bagi partai politik.
Pelanggaran-pelanggaran itu sayangnya tidak pernah diusut. Sebabnya sederhana. Pengusutan terhadap hal itu memerlukan kemauan politik. Pihak yang berwenang baru akan bergerak kalau hal itu secara politis menguntungkan. Karena semua partai diuntungkan oleh pelanggaran bersama itu, maka otomatis tidak akan ada yang berniat melakukan pengusutan.
Situasi ini sungguh menyesakkan dada kita. Di saat semua partai mengumbar janji untuk memberantas korupsi, mereka justru menunjukkan peri laku yang korup. Dan hingga saat ini belum ada sedikitpun tanda-tanda perubahan dalam hal ini. Inilah salah satu pangkal mandulnya usaha pemberantasan korupsi di negeri ini.
Dalam beberapa tahun ke depan, setidaknya hingga Pemilu 2009, mungkin kita masih akan disuguhi oleh lakon demokrasi biaya tinggi ini. Partai politik tidak akan menawarkan program yang jelas. Mereka hanya akan membuai calon pemilih dengan berbagai pesta, sambil terus menerus menguras uang rakyat untuk membiayai pesta itu.
Pemilu 2004 sempat membuat kita bangga. Dunia ikut memberi selamat atas keberhasilan kita dalam menyelenggarakan Pemilu itu. Kita bangga dengan sebutan “negeri muslim-demokratis terbesar”. Faktanya, demokrasi yang kita bangun adalah hanya terbatas pada seremoni dan aksesori belaka.
Demokratisasi kita hanya menghasilkan politikus dengan lagak selebriti, persis politikus di negeri maju. Ini ditambah lagi dengan skandal keuangan partai politik, yang juga sering kita saksikan di negeri-negeri mau. Sementara hal yang hakiki, yaitu penyaluran aspirasi rakyat sama sekali dilupakan.
Situasi ini mengingatkan saya pada demam bola basket yang dipicu oleh sebuah stasiun TV di awal dekade 90-an. Seiring dengan gencarnya siaran pertandingan bola basket NBA, di kota-kota besar diselenggarakan berbagai pertandingan, lengkap dengan aksesori berupa pemandu sorak (cheerleader). Menariknya, para pemandu sorak tadi demikian mahir, hingga tak kalah kelasnya dengan yang kita saksikan pada berbagai pertandingan NBA. Sayangnya, tentu saja, kualitas permainan bola basketnya sendiri sangat jauh di bawah mutu permainan NBA.
Itulah bangsa kita. Peniru terbaik dalam masalah aksesori, tidak pada substansi.