Berbual

Saya sedang menjadi panitia sebuah simposium Indonesia-Jepang. Saya ikut terlibat dalam kepanitiaan sudah agak belakangan, separo kerjaan sudah berlangsung. Pada saat saya bergabung, proposal, first announcement sudah jadi.

Saat membaca nama-nama pembicara, mata saya tertumbuk pada tulisan Dr. Cand. Fulan. Saya fikir itu nama orang. Tapi kok ada beberapa yang sama. Dr. Cand. Fulan, Dr. Cand. Anu, Dr. Cand. XXX. Baru saya ngeh bahwa yang dimaksud adalah kandidat doktor.

Jadi ingat, dulu para penulis kolom opini di koran kerap mencantumkan statusnya di ujung tulisan: Penulis adalah kandidat doktor bidang anu anu di universitas anu anu.

Saat kuliah S3 lalu bekerja sebagai peneliti, saya beberapa kali mengikuti konferensi internasional. Umumnya dalam program atau daftar acara, hanya ditulis nama, tanpa embel-embel gelar. Juga tidak pernah ada penulisan “gelar” profesor. Sudah barang tentu tidak akan pernah kita temukan ditulisnya Dr. Cand.

Kayaknya yang begitu mementingkan gelar-gelar ini cuma orang Indonesia. Eh Malaysia lebih edan. Semua gelar ditulis, termasuk di mana gelar itu diperoleh. Jadi di kartu nama bisa tertulis, misalnya, Abubakar, Dr. (Exford), M. Eng. (Purdue).

Begitu ngebetnya orang kita sama gelar, sampai-sampai yang belum punya gelar jadi ndak sabaran, terus nekad, secara kreatif menambahkan embel-embel “kandidat”. Saya bayangkan kalau akhirnya dia gagal jadi doktor, mungkin dia masih nekat memasang gelar menjadi Dr. Cand. Ex. Fulan.

Gelar sarjana bagi kita sepertinya penting banget. Dulu waktu menikah saya keberatan waktu gelar sarjana saya mau dicantumkan di surat undangan. Norak banget, fikir saya. Tapi waktu itu calon istri saya membisiki bahwa itu kehendak bapak mertua. Lha, daripada ndak boleh nikah, akhirnya saya nyerah.

Saat ini pun saya masih mencantumkan gelar di KTP saya. Tertulis Dr. Hasanudin. Inipun ada alasannya. Ketika membuat KTP, saya baru saja selesai kuliah S3, dan baru pulang ke Indonesia. Waktu itu saya masih PNS. Otomatis banyak urusan kepegawaian yang harus saya urus, dan KTP boleh jadi diperlukan. Saya teringat waktu melamar jadi PNS dulu, di KTP harus dicantumkan gelar, agar penulisan nama seragam di seluruh dokumen. Jadilah gelar doktor saya tertulis di KTP.

Saat membuat SIM, operator data entry di kepolisian menanyakan gelar saya saat melihat di kolom pekerjaan saya tertulis: Dosen. Saya jawab saja Doktor. Jadilah gelar doktor pun tertera di SIM saya.

Kartu nama saya di kantor saat ini ada 2 versi. Satu versi normal, hanya nama, tanpa gelar. Hasanudin Abdurakhman. Satu versi lagi pakai gelar. Dr. Hasanudin Abdurakhman, M. Eng. Ini ide staf saya. Kebetulan saya banyak berurusan dengan orang pemerintah. Mulai dari Kantor Pajak, Bea dan Cukai, Imigrasi, Disnaker, dan sebagainya. Di tempat-tempat itu, gelar sarjana sepertinya masih penting banget. Tadinya saya mau cantumkan ringkas, Dr. Hasanudin Abdurakhman. Tapi kata staff saya, nanti dikira dokter. Lha itu kan cuma S1. Mending cantumkan sekalian M.Eng., biar orang tahu bahwa saya S3. Demi kelancaran urusan di kantor pemerintah, saya manut.

Efeknya tidak jelek. Biasanya kalau ke kantor pemerintah, para petugasnya terpesona dengan gelar saya, juga dengan bualan saya soal tinggal di Jepang selama 10 tahun, bla bla bla. Walhasil, umumnya urusan saya tidak dipersulit.

Ada pula kejadian lain. Saat menyetir di suatu senja, saya lupa menghidupkan lampu. Lalu mobil saya dihentikan polisi. Dia meminta SIM dan STNK. Begitu melihat nama saya di SIM, dia langsung bilang, “Bapak dokter ya?” Setelah itu dia berbicara dengan ramah, mengulur waktu, sepertinya berharap saya akan menyelipkan lembaran uang. Tapi karena saya cuma diam saja, akhirnya dia frustrasi juga, mengembalikan SIM dan STNK saya, tanpa berani terang-terangan minta uang.

Lain ketika, saya berobat ke sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Saat registrasi saya menyerahkan KTP. Petugas administrasi lalu mencatat nama saya Dr. Hasanudin. Dokter yang memeriksa saya masih sangat muda. Saat mau memeriksa saya, dia memberi salam: “Selamat malam, Dok.” Wah, saya fikir, daripada dokternya minder lebih baik saya mengaku bahwa saya bukan dokter. Dan kejadian itu terjadi beberapa kali dengan dokter lain.

Yang menarik, suatu saat saya membawa istri periksa kehamilan di sebuah rumah sakit bersalin di kawasan Menteng. Lazimnya di klinik bersalin, nama suami juga ditulis pada data pasien. Dan istri saya mencantumkan gelar saya. Saat akan membayar biaya berobat, kasir memberi tahu saya bahwa biaya dokternya gratis. “Kenapa?” tanya saya. “Kan Bapak dokter.” jawab petugas kasir. Saya baru ingat bahwa di kalangan dokter ada kebiasaan untuk tidak mengenakan biaya kepada sesama dokter.

Kang Hasan

This entry was posted on Wednesday, October 8th, 2008 at 17:21 and is filed under Sains, Teknologi, Pendidikan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.