Pemerintah Baru dan Pembenahan Birokrasi

Media Indonesia, 27 Mei 2004

Pemenang pemilu eksekutif yang tak lama lagi akan berlangsung setidaknya akan menerima dua hal: mandat rakyat dan birokrasi. Keduanya berbeda dalam dimensi, karena yang satu abstrak sedangkan yang lain kongkrit, namun punya banyak kemiripan penting pada karakternya. Kemiripan pertama adalah keduanya besar dalam ukuran sehingga tidak mudah untuk menanganinya. Kemiripan lain adalah bahwa keduanya dapat menyebabkan penerimanya celaka bila keliru dalam melakukan penanganan. Mandat rakyat mungkin lebih mudah ditunaikan, karena lebih menyangkut persoalan moral. Sedangkan birokrasi menuntut tidak hanya moral yang baik, tapi kejituan strategi dalam mengurusnya. Tulisan ini akan menyoroti hal yang terakhir ini.

Kita bisa membayangkan birokrasi sebagai sebuah perangkat keras komputer, dengan program pembangunan sebagai perangkat lunaknya. Pembangunan tentu hanya akan berhasil bila dilakukan dengan program yang baik. Namun program yang baik tidak otomatis akan menghasilkan output yang baik pula. Baik atau tidaknya output tersebut selanjutnya akan sangat tergantung pada perangkat keras pelaksananya. Tidak berfungsinya dengan baik sebagian komponen perangkat keras akan menyebabkan tidak sempurnanya output, kegagalan eksekusi program, atau output yang justru merugikan pembuat program. Tentu bisa dibayangkan bagaimana akibatnya bila sebagian besar dari komponen perangkat keras itu rusak parah.

Inilah persoalan terbesarnya. Birokrasi yang akan diwarisi oleh pemerintah baru nanti adalah sebuah birokrasi yang rusak parah. Akibatnya, sebelum dapat memulai pekerjaan utamanya yaitu membangun negara, pemerintah baru nanti perlu terlebih dahulu meluangkan waktunya untuk memperbaiki birokrasi. Kalau ini tidak dilakukan, kecil kemungkinan bagi mereka untuk berhasil dalam pembangunan.

Perlu dicatat bahwa pada akhirnya usaha untuk memperbaiki birokrasi itu memerlukan sebuah program tersendiri yang tentunya memerlukan pemikiran serius untuk menyusunnya. Karenanya, ketika para calon presiden mulai “jualan kecap” dengan isu penegakan pemerintahan yang bersih, kita sebenarnya bisa secara kritis menilai keseriusan mereka. Dengan kualitas birokrasi yang ada sekarang ini sangat jelas bahwa tekad dan kebersihan track record calon presiden saja tidak cukup untuk dijadikan modal dalam menegakkan pemerintah yang bersih. Dengan kata lain, keseriusan untuk menegakkan pemerintah yang bersih bisa kita nilai dari ada tidaknya program perbaikan birokrasi serta struktur program tersebut.

Birokrasi kita saat ini sedang menderita setidaknya tiga penyakit yang saling berhubungan, yaitu tidak efisien, tidak profesional, dan korup. Penyakit-penyakit ini menyebabkan birokrasi kita jadi seperti sebuah kapal besar yang sangat sukar untuk bergerak. Puluhan putaran pada jentera oleh pengemudinya (baca: presiden) atau benturan oleh ombak-ombak kecil (baca: rakyat) hanya mampu mengubah haluannya atau menggoyangnya sedikit. Lebih parah lagi, ia juga punya “sistem kekebalan” dalam mempertahankan penyakitnya. Ini karena sebagian besar komponennya sudah sangat menikmati penyakit yang diderita oleh birokrasi itu, sehingga mereka punya kepentingan untuk mempertahankan agar birokrasi tersebut tetap sakit. Ini berarti bahwa kerusakan pada tubuh birokrasi tak hanya berpotensi menghambat program pembangunan yang hendak dijalankan, tapi juga sekaligus berpotensi mencederai operatornya.

Tak sulit untuk menyimpulkan bahwa sumber utama penyakit birokrasi kita adalah salah urus yang berlangsung selama puluhan tahun. Ini sekaligus membuat penyakit-penyakit itu menjadi akut dan makin sulit disembuhkan. Salah satu masalah yang menonjol adalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia penyokong birokrasi, yaitu pegawai negeri sipil (PNS), mulai dari perekrutan, pembinaan, serta penjenjangannya.

Perekrutan PNS pada umumnya tidak disertai dengan analisa kebutuhan yang cermat. Di masa lalu perekrutan dilakukan sebagai bagian dari rutinitas. Tentu saja terselip pula tujuan untuk memanipulasi kegagalan penciptaan lapangan kerja. Ketika pemerintah berniat untuk menahan laju pertumbuhan PNS, itu dilakukan bukan atas pertimbangan efisiensi sebagai dalil utama, tapi lebih karena pemerintah tak lagi mampu membayar gaji mereka.

Lalu, mekanisme perekrutan juga tidak sepenuhnya terbuka dan kompetitif. Dalam banyak kasus, seseorang berhasil lolos menjadi PNS bukan karena kemampuannya, tapi karena dukungan koneksi yang dia miliki. Tak jarang seorang calon PNS harus menyediakan uang dalam jumlah yang cukup besar untuk bisa diterima. Jumlah ini kadangkala tidak masuk akal bila dibandingkan dengan penghasilan yang hendak dia terima sebagai PNS. Satu-satunya penjelasan logis dari keberanian mengeluarkan modal besar seperti ini adalah harapan si calon PNS untuk memperoleh penghasilan di luar penghasilan resmi; apalagi kalau bukan korupsi. Hal-hal ini menunjukkan bahwa ketidakberesan dalam pembinaan PNS sudah muncul pada proses yang paling hulu.

Mekanisme pembinaan juga bermasalah. Pendidikan dan pelatihan kebanyakan dilakukan tanpa konsep yang jelas, dan pengelolaannya juga asal-asalan. Program-program pelatihan dilakukan sekedar untuk kebutuhan formalitas, terutama untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini pelatihan dibutuhkan untuk sekedar memberi legitimasi bahwa seseorang layak untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Di masa lalu lembaga pendidikan seperti Lemhanas adalah lembaga bergengsi untuk legitimasi semacam ini.

Ketidakberesan yang mirip pada mekanisme perekrutan berlanjut pada mekanisme promosi PNS. Promosi tidak dilakukan atas dasar prestasi, disiplin, dan profesinalisme, serta persaingan terbuka. Promosi lebih sering dilakukan atas pertimbangan loyalitas kepada atasan, dan tentu saja pada kesedian si PNS untuk menyetor dana kepada atasannya demi sebuah posisi.

Rendahnya gaji PNS juga merupakan salah satu sumber penyakit birokrasi. Hal ini selain menimbulkan korupsi juga menyebabkan posisi di birokrasi pemerintah tidak kompetitif. Akibatnya posisi ini adalah pilihan terkahir bagi calon-calon tenaga kerja dalam memilih pekerjaannya. Itu berarti bahwa besar kemungkinan sumber daya manusia yang masuk ke jajaran birokrasi adalah sumber daya sisa.

Ini semua baru sebagian kecil dari tumpukan masalah pada birokrasi kita. Tulisan ini tidak bermaksud mengurai masalah itu satu per satu. Intinya, kita perlu sadar bahwa para calon presiden tidak akan pernah membuat perubahan apa-apa bila program yang hendak mereka gulirkan tidak menyentuh perbaikan birokrasi. Sayangnya hingga sejauh ini belum ada calon presiden yang berbicara secara meyakinkan dalam soal ini. Artinya tekad untuk menegakkan sebuah pemerintahan yang bersih baru sebatas retorika politik untuk meraih dukungan. Ini memprihatinkan.

wordpress plugins and themes

Leave a Reply