Berbual

Minggu ini ada dua isu besar yang berbeda, tapi punya kesamaan. Pertama, penolakan ketua DPR atas penggeledahan oleh KPK terkait dengan penangkapan Al Amin Nasution. Kedua, penolakan purnawirawan TNI/Polri terhadap berbagai panggilan Komnas HAM untuk berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya pada masa Orde Baru. Penolakan ini dimotori oleh Wiranto. Agung beralasan bahwa ia tidak ingin DPR diperlakukan seperti penjahat. Sementara Wiranto beralasan bahwa mereka (anggota TNI) melakukan tugas berdasar surat perintah, bukan atas kemauan sendiri.

Penolakan Agung langsung mendapat banyak tanggapan. Kebanyakan mencela, tentu saja. Kecaman termasuk datang dari internal anggota DPR sendiri. Berbeda dengan penolakan Wiranto, yang nyaris sepi dari tanggapan. Pun para purnawirawan, seperti biasa, satu suara mendukung sikap Wiranto.

Terkait hal ini saya teringat jingle iklan Bank Indonesia, “Kalau bersih, kenapa harus risih? ” Pertanyaan itu mesti kita ajukan, baik kepada anggota DPR maupun purnawirawan TNI Polri. mengapa menolak diperiksa kalau yakin bahwa mereka tidak bersalah?

Penolakan itu, bagi orang awam seperti saya, hanya menyiratkan bahwa memang ada hal-hal yang mesti disembunyikan. Dalam hal DPR hal itu memang sangat mungkin. Rekomendasi DPR atas alih fungsi hutan di Pulau Bintan yang melibatkan Al Amin adalah keputusan kolektif. Mustahil bila Al Amin sendirian yang menerima suap. Dan tradisi korupsi Indonesia menunjukkan bahwa penyimpangan cenderung melembaga. Artinya mulai dari bawah sampai pucuk pimpinan semua kebagian jatah. Jadi, sebagai orang awam, tak terlalu salah kalau saya berfikir bahwa tidak tertutup kemungkinan keterlibatan Agung sebagai alasan utama penolakannya.

Dalam hal Wiranto, alasannya lebih terang benderang. Pelanggaran HAM oleh tentara di masa lalu sangat banyak. Sebagian besar masuk peti es. Kini beberapa orang merasa terancam kalau kasus-kasus itu dibuka kembali. Khusus bagi Wiranto, ini adalah ganjalan besar bagi langkah politiknya untuk maju dalam pemilihan presiden.

Ujung-ujungnya kembali ke titik nol: Elit politik kita hanya memikirkan kekuasaan. Itu yang mendasari setiap tindakan mereka.

Solusinya gampang. Jangan pilih mereka lagi.

This entry was posted on Friday, April 25th, 2008 at 00:08 and is filed under Politik dan Birokrasi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.