Saatnya Merebut Kepemimpinan Moral
16 March 2004Media Indonesia , 16 Maret 2004
Kutipan: http://www.preventconflict.org/portal/main/issuedetail.php?a=9345
ISTILAH low politics (politik rendah) dan high politics (politik tinggi) pertama kali diperkenalkan oleh Amien Rais, lebih dari satu dekade yang lalu. Ketika itu sedang marak aksi dukung-mendukung terhadap tokoh tertentu dalam pemilihan kepala daerah oleh organisasi maupun tokoh Islam. Aksi itu bahkan cenderung tampak vulgar dengan perang pernyataan dukungan di media massa. Lalu Amien datang dengan ide tadi. Tindakan para tokoh Islam tersebut, menurut Amien, adalah gerakan politik rendah, yaitu kegiatan politik untuk memperebutkan suatu posisi tertentu. Padahal mereka seharusnya melakukan gerakan politik tinggi, mewarnai dunia politik dengan moral yang tinggi. Ironisnya, walau lebih dari satu dekade berlalu, organisasi maupun tokoh Islam tampaknya tidak banyak beranjak dari kubangan politik rendah.
Dalam sejarah, setidaknya sejak Orde Baru, umat Islam yang direpresentasikan oleh para pemimpinnya memang lebih banyak memainkan lakon politik rendah ini. Celakanya lagi selain rendah, politik umat Islam itu juga pinggiran. Mereka sebagai pemilih dengan jumlah terbesar hanya didekati dan dieksploitasi hak suaranya menjelang pemilu dengan imbalan kecil. Setelah pemilu selesai, mereka tidak diikutsertakan dalam pembagian kue kekuasaan politik. Dengan imbalan jangka (yang sangat) pendek seperti untuk membangun atau menambah fasilitas pesantren, misalnya, banyak kiai yang rela menyetorkan suara umatnya ke suatu kekuatan politik. Kuntowijoyo menyebut mereka ini sebagai ‘kiai pompa air’, karena rela menukar suara umatnya dengan beberapa buah pompa air. Di masa Orde Baru, Golkar dengan kekuatan dana yang sangat besar berhasil mengeksploitasi sisi ini. Mau tak mau harus diakui bahwa umat Islam, melalui para pemimpinnya yang berkarakter politik rendah dan pinggiran tadi, adalah salah satu pilar penting penyokong kekuasaan Orde Baru dan Golkar.
Dengan jumlah pemilih yang besar seharusnya para pemimpin Islam bisa memainkan peran politik yang lebih tinggi. Para ‘pelamar’ seharusnya datang dengan platform dan agenda yang jelas untuk ditukar dengan suara umat. Suara umat kemudian dialirkan kepada kekuatan politik dengan platform dan agenda yang menguntungkan umat. Kenyataannya dukungan politik kepada tokoh atau kelompok politik tertentu umumnya tidak didasarkan oleh hal-hal yang jelas dan logis seperti itu. Boleh jadi penyebab utamanya adalah karakter politik di masa Orde Baru bahwa kekuasaan dan juga kekerasan adalah bahasa utamanya, sehingga platform dan agenda nyaris tidak diperlukan.
Lebih jauh lagi, politik rendah tidak sekadar membuat umat Islam menukar suaranya dengan imbalan murah, tapi juga telah membuat umat dan bangsa ini bersimbah darah. Aksi dukung-mendukung tadi tak jarang dilakukan dengan pengerahan massa yang biasanya berujung pada konflik horizontal yang bahkan memakan korban nyawa manusia. Konflik Ambon dan Poso misalnya, tak lepas dari intrik politik untuk memperebutkan posisi tertentu dengan menjadikan umat sebagai bumper dalam pertarungan.
***
Sebenarnya ada agenda besar yang harus jadi perhatian pemimpin Islam saat ini. Agenda ini sangat jauh lebih penting dari intrik politik rendah untuk suatu posisi politik. Bahkan agenda ini juga lebih penting dari sebuah politik tinggi, dan karena itu saya sebut beyond high politics. Agenda itu adalah merebut kepemimpinan moral.
Telah banyak dibahas bahwa bangsa kita sekarang ini sedang terpuruk dalam krisis multidimensi. Kita tak hanya sedang terpuruk secara ekonomi, tapi juga terutama secara moral. Telah beberapa kali bangsa ini dinobatkan sebagai bangsa dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia. Ini adalah sebuah ironi bagi sebuah bangsa yang sangat mengagung-agungkan agama, sekaligus bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Korupsi sebenarnya bukan persoalan tipikal negara berkembang. Negara maju seperti Jepang sekalipun tidak pernah bebas dari kasus-kasus korupsi. Dalam sejarah tercatat beberapa kali seorang perdana menteri Jepang yang terjungkal oleh kasus korupsi. Namun, korupsi di negara maju biasanya hanya dilakukan di lapisan atas birokrasi, yang umumnya ditempati oleh politikus. Lapisan bawah pada umumnya relatif bersih. Inilah yang membedakannya dengan negara kita. Di negara kita penyakit korupsi dengan berbagai variannya melanda seluruh jajaran pemerintah, dari lapisan tertinggi hingga ke lapisan terendah. Semua itu berlangsung terutama sejak Orde Baru dan masih terus berlanjut saat ini. Karena itu korupsi jadi sangat kasatmata dan mudah kita temukan di sekitar kita. Celakanya lagi, kita sudah demikian akrab dengan budaya korupsi ini sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak lagi menganggap korupsi sebagai sebuah dosa dan kehinaan.
Lalu, apa peran umat Islam dalam ‘lomba korupsi’ itu? Adalah kenyataan menyakitkan bahwa umat Islam memainkan peran penting, kalau tidak bisa disebut utama. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi besar di tingkat nasional tak sedikit yang beragama Islam dan bahkan ‘bergelar’ haji. Sedangkan di tingkat bawah, mereka yang terlibat dalam berbagai kegiatan korupsi seperti pungli, manipulasi, penggelapan, dan sebagainya itu adalah mereka yang berduyun pergi ke musala kantor ketika azan dikumandangkan.
Sulit dipahami bagaimana pemimpin dan umat Islam telah demikian lalai terhadap isu korupsi selama ini. Mereka lebih peka terhadap isu-isu normatif-verbal seperti judi, zina, serta minuman keras (ingat bagaimana perlawanan umat terhadap SDSB serta aksi organisasi FPI dan sejenisnya), tapi diam seribu basa terhadap isu korupsi. Ironi lain, menjelang Pemilu 1999 Kongres Umat Islam mengeluarkan pernyataan politik yang isinya mengharamkan kepemimpinan perempuan, tapi tidak pernah ada pengharaman terhadap pemimpin yang korup. Seolah pemimpin perempuan itu jauh lebih buruk dari pemimpin korup. Artinya, para pemimpin umat sebenarnya menderita penyakit yang lebih parah, yaitu kesalahan fundamental dalam memahami agama.
Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pemilu 2004. Pemilu kali ini mungkin tidak banyak berubah suasananya dari sisi sikap pemimpin umat. Pengerahan suara umat dengan imbalan kepentingan jangka pendek tampaknya masih akan mewarnai intrik politik menjelang pemilu. Dengan kata lain, politik umat Islam masih belum akan beranjak dari politik rendah dan pinggiran.
***
Di lain pihak, banyak analisis yang meramalkan bahwa pemilu kali ini tidak akan menghasilkan perubahan mendasar dalam konstalasi politik nasional. Kekuatan politik pascapemilu masih akan didominasi oleh kelompok status quo, yang berarti keterpurukan kita pada kubangan korupsi masih akan terus berlangsung. Karena itu diperlukan sebuah gerakan baru untuk melawannya.
Para pemimpin, pemikir, serta umat Islam yang masih bersih dan tidak hanyut dalam budaya korupsi perlu membuat sebuah gerakan baru, yaitu merebut kepemimpinan moral tadi. Gerakan ini bisa didasarkan atas prinsip ibda’ binafsika, mulailah dari diri kamu sendiri. Harus ada upaya untuk membebaskan diri dari sarang laba-laba korupsi dengan bertahan untuk tidak terlibat di dalamnya seberapa pun kerasnya upaya lingkungan untuk menarik kita ke dalamnya. Lebih jauh lagi, sikap ini harus terus dikampanyekan dengan berbagai cara agar lingkaran ibda’ binafsika tadi jadi semakin besar.
Ide-ide antikorupsi harus digulirkan secara intensif dalam berbagai kesempatan. Ceramah-ceramah agama harus digeser temanya dari tema-tema konvensional seperti masalah fikih ke masalah akhlak yang langsung dikaitkan dengan persoalan korupsi. Mata hati umat harus dibuka agar tumbuh kembali kesadaran bahwa korupsi tidak hanya sebuah dosa besar dan kehinaan, tapi juga tindakan yang akan membuat bangsa ini terpuruk dan merugikan diri mereka sendiri.
Umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa ini, sehingga perubahan besar dalam sikap mereka terhadap korupsi otomatis akan mengubah sikap bangsa ini. Artinya mereka punya potensi besar untuk menjadi pemimpin moral bagi bangsa ini. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah memulai sebuah gerakan budaya untuk memerangi korupsi. Namun gerakan ini masih perlu diikuti dengan langkah-langkah yang lebih nyata, intensif, dan yang terpenting kontinu, untuk bisa memberikan hasil. Langkah dua organisasi besar ini bisa dijadikan awal dalam upaya merebut kepemimpinan moral.***