Wawancara dengan Harian Jurnas
23 February 2008http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Sosok%20dan%20Sketsa&rbrk=&id=36978
Jakarta | Sabtu, 23 Feb 2008
Hasanudin Abdurakhman: Kebijakan Penelitian Harus Jelas
by : Agus Dwi Darmawan
ADA beberapa masalah yang menjadi kendala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ternyata lambannya perkembangan itu bukan semata-mata disebabkan minimnya dana atau tidak mampunya sumberdaya manusia Indonesia.
Hal ini lebih disebabkan karena tidak adanya strategi atau bagaimana konsep penelitian itu yang sebenarnya. Sebagai ilmuwan yang menamatkan program master sampai doktor di Jepang, Hasanudin Abdurakhman tahu persis bagaimana dunia ilmu pengetahuan bisa maju. Salah satunya adalah kondisi yang menunjang bagi peneliti, termasuk di antaranya ketercukupan gaji.
Kepada situs resmi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang, Hasan-demikian Hasanudin biasa disapa, gaji lulusan doktor Rp25-30 juta per bulan. Doktor yang sudah berpengalaman bisa bergajiRp40 juta per bulan.
“Tetapi di Indonesia, cuma Rp2-2,5 juta,” katanya. Selain itu, birokrasi di Jepang sangat melayani kepentingan riset. Sementara di Indonesia, katanya, birokrasi sangat congkak. Berikut perbicangan Jurnal Nasional dengan Hasan seputar penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan:
Sebagai mantan Visiting Associate Professor di Tohoku University, Jepang, bagaimana Anda melihat dunia penelitian di Indonesia?
Saya kira sudah banyak yang mengemukakan hal ini. Dunia penelitian kita sangat tertinggal. Salah satu kolega saya, yaitu Dr. Tery Mart dari Universitas Indonesia, sangat rajin mengumpulkan data prestasi peneliti kita dibandingkan dengan negara lain. Faktanya, jangankan dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan bahkan Vietnam saja kita masih tertinggal.
Kendala utamanya apa?
Kendala klasik yang sering diungkap adalah masalah dana. Baik dana untuk menyediakan fasilitas dan anggaran penelitian, maupun dana untuk memberi gaji yang memadai kepada para peneliti. Tapi sebetulnya masalahnya tidak cuma itu. Ada lagi masalah lain berupa tidak jelasnya arah kebijakan yang jelas mengenai dunia penelitian. Di samping itu ada masalah lain seperti birokrasi yang tidak kooperatif. Tapi masalahnya memang tidak melulu ada di pemerintah. Orang-orang yang diberi tugas untuk meneliti, dalam hal ini khususnya para dosen dan karyawan (peneliti) di lembaga penelitian juga punya masalah.
Contohnya seperti apa?
Beberapa waktu yang lalu saya mendengar berita dari media, di sebuah perguruan tinggi ternama, hanya 30 persen dari guru besar (profesor) yang aktif melakukan penelitian. Ini jelas aneh. Profesor, kalau tidak meneliti, lantas pekerjaannya apa?
Saya melihat banyak profesor justru tidak memahami fungsi dan tugasnya dengan baik. Tidak sedikit profesor yang salah kaprah, menganggap profesor itu adalah gelar. Padahal itu jabatan fungsional. Dan yang namanya jabatan, itu tidak abadi. Kasarnya, jabatan profesor itu bisa dicabut. Ini yang aktual terjadi di beberapa negara. Di Jepang sekarang malah jabatan profesor itu diberi batas waktu dengan sistem kontrak selama 10 tahun. Jabatan itu bisa diperpanjang berdasarkan atas hasil evaluasi terhadap kinerja sang profesor.
Uniknya, di Jepang profesor yang akan menduduki jabatan struktural yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan riset, maka dia harus melepaskan jabatan fungsionalnya itu.
Apa sebenarnya tugas seorang profesor?
Tugas utamanya adalah pendidikan dan penelitian. Secara sederhana, tugas pendidikan itu diwujudkan melalui kegiatan mengajar. Nah, lucunya tidak sedikit dari profesor kita yang tidak mau lagi mengajar di program S1. Ini kan aneh. Lalu ada juga orang-orang yang hanya sesekali atau malah tidak pernah mengajar sama sekali, yaitu pejabat pemerintah yang diberi gelar profesor. Bahkan tidak sedikit yang mau memberli gelar tersebut.
Tugas lain adalah penelitian. Idealnya seorang profesor itu memimpin sebuah tim peneliti, yang anggotanya sudah bergelar doktor ditambah mahasiswa S1-S3. Dia menjalankan agenda penelitian, mengarahkan peneliti di bawahnya, dan khususnya mengasuh calon-calon ilmuwan yang masih mahasiswa tadi.
Di sistem kita apa lagi yang berbeda?
Yang tidak jarang saya lihat, para peneliti melakukan kegiatan yang sebetulnya bukan penelitan, tapi dianggap sebagai penelitian. Entah karena tidak tahu atau karena terpaksa demi menutupi kebutuhan finansial. Misalnya kegiatan survei yang dipesan oleh lembaga pemerintah, atau studi kelayakan.
Seharusnya yang bisa disebut penelitian itu yang bagaimana?
Ya kan ada kriterianya, yaitu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Dalam pandangan saya, ada suatu tema besar, baik di dunia sains (termasuk sains sosial) maupun teknologi, berbasis pada suatu teori. Tema itu dibahas atau diteliti secara paralel oleh beberapa grup peneliti. Jadi ada keutuhan tema, bukan tema-tema lokal.
Para peneliti itu berkomunikasi melalui publikasi di jurnal ilmiah maupun konferensi. Di situ kita akan tahu perkembangan suatu tema yang diteliti. Nah, penelitian selanjutnya lazimnya mengacu pada perkembangan terakhir di bidang tersebut. Di sini terlihat unsur kesinambungan. Lha, kalau proyek-proyek survei atau studi kelayakan itu kan tidak masuk kategori ini. Kalaupun itu dilakukan di kampus atau lembaga penelitian, itu seharusnya sebagai kegiatan sampingan.
Anda melihat ada kesalahan persepsi pemerintah terhadap peneliti?
Di luar fakta bahwa pemerintah tidak menyediakan budget yang memadai, masih ada masalah tentang arah kebijakan. Salah satu yang menyolok, pemerintah sepertinya tidak bisa membedakan antara penelitian ilmu dasar, pengembangan teknologi, dan penelitian komersial.
Peneliti kita dipaksa menghasilkan karya nyata, berupa produk yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lha, kalau peneliti ilmu dasar kan sulit untuk bisa seperti itu.
Perbedaanya apa?
Penelitian ilmu dasar itu investasi jangka panjang, yang tidak boleh diharapkan segera punya kontribusi ekonominya. Even penelitian di bidang terapan sekalipun tidak selalu produknya bisa langsung dimanfaatkan. Banyak penelitian yang sifatnya membuat sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Produknya sudah bisa dipakai, tapi biaya produksinya masih terlalu tinggi, misalnya. Untuk ini diperlukan penelitian lanjutan untuk membuat produk tadi bisa diproduksi dengan biaya murah. Yang terakhir ini bisa menjadi porsi penelitian komersial.
Contoh nyata, para peneliti dituntut untuk turut serta menyelesaikan masalah energi kita, khususnya berkaitan dengan masalah BBM. Ini masalah sudah di depan hidung, kok diserahkan ke peneliti. Kesannya, peneliti harus bisa memberi solusi instan. Ya nggak mungkinlah.
Dalam situasi seperti itu, tidak jarang pemerintah, khususnya dalam kapasitasnya sebagai politikus, ingin menjadikan penelitian sebagai alat public relation, untuk membuat image. Makanya lalu ada kegiatan penelitian yang dibuat bombastis, dan hasilnya dilabeli dengan label-label besar. Padahal fondasi kegiatan itu sama sekali bobrok. Contohnya kasus kampanye blue energy yang diekspose bertepatan dengan Konferensi Perubahan Iklim di Bali kemarin itu, yang akhirnya jadi ejekan pers internasional.
Untuk hal ini saya ingin mengingatkan para politisi, siapa saja, khususnya yang sedang berkuasa. Jangan coba-coba menjadikan dunia penelitan sebagai alat public relation. Kalau ada politisi yang memang peduli dengan masalah ini, sebaiknya dia berkonsentrasi untuk menciptakan fondasi yang baik bagi dunia penelitian kita melalui berbagai kebijakan.
Ada saran lain?
Ya. Suka atau tidak suka, kita sudah memasuki era industri dalam tahapan pembangungan kita. Sayangnya industri kita umumnya adalah industri tukang rakit. Ibaratnya, kita cuma tukang jahit, desainnya tidak dibuat di sini. Saya kira sudah saatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong perusahaan, khususnya penanaman modal asing, untuk memiliki basis research and development (R&D) di sini. Perusahaan yang punya basis itu misalnya bisa diberikan insentif pengurangan pajak, atau apalah, sehingga mereka merasa mendapat imbalan atas transfer teknologi melalui kegiatan R&D yang melibatkan staf lokal tadi.