Berbual

Februari 2006. Parlemen Jepang heboh. Hisayasu Nagata, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Democratic Party of Japan (DPJ) menuduh seorang petinggi partai berkuasa LDP menerima suap dari Takafumi Horie. Horie adalah seorang pengusaha muda dan terkenal yang saat itu sedang berada dalam tahanan polisi atas tuduhan melakukan kecurangan dalam perdagangan saham. Nagata menyebutkan bahwa tuduhannya tersebut didasarkan atas selembar kertas hasil cetakan isi e-mail yang diperkirakan dikirim oleh Horie, berisi perintah untuk mengirimkan uang sebesar 30 juta yen kepada putra petinggi LDP tadi.

Tuduhan itu menggemparkan Jepang. Kalau terbukti benar, tidak hanya petinggi partai tadi yang akan kena akibatnya. Tapi bisa jadi LDP yang saat itu sedang cukup kuat di bawah kepemimpinan Junichiro Koizumi akan terguncang. Karenanya sempat berhembus pula wacana pergantian kekuasaan (seiken koutai) dari LDP ke DPJ.

Malang bagi Nagata, tuduhan yang ia lancarkan ternyata tidak terbukti. E-mail yang dia duga asli ternyata palsu. E-mail itu tidak pernah dikeluarkan oleh Horie. Dan tentu saja Horie pun tidak pernah menyogok pimpinan LDP.

Akibat kecerobohannya itu Nagata dikenai sangsi. Ia dipecat dari parlemen, dan dikenai larangan tampil dalam pemilu selama 2 tahun. Itu adalah akhir dari karir politik Nagata. Belakangan dikabarkan bahwa ia melakukan usaha bunuh diri karena frustrasi.

Kini kita berhadapan dengan kasus yang mirip. Anggota Pansus Angket Bang Century Bambang Susetyo menuduh Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Robert Tantular dan melakukan pembicaraan. Dasar tuduhannya adalah sebuah rekaman pembicaraan. Tapi dari penjelasan Sri Mulyani, besar kemungkinan tuduhan itu adalah tuduhan palsu. Sri Mulyani akan melakukan tindakan hukum atas hal tersebut.

Bambang mungkin akan berdalih bahwa yang ia lakukan dalam lingkup kerja dia sebagai anggota parlemen. Dalam konteks itu apapun yang dia ucapkan tidak bisa dipersoalkan secara hukum, karena ia memiliki kekebalan. Boleh jadi nasibnya tak akan seburuk Nagata.

Tapi masalahnya tak cuma di situ. Kita memerlukan anggota parlemen yang bekerja serius. Yang berkata dan bertindak berdasar data yang valid. Karenanya konfrimasi, dan re-konfirmasi menjadi sangat penting dalam pekerjaan anggota DPR. Bila tidak, kerja itu hanya berwujud main-main. Sangkaan-sangkaan yang serius sekalipun akan dengan mudah dipatahkan. Ini bisa memandulkan fungsi pengawasan DPR.

Kasus Bank Century adalah kasus besar. Semua masalah harus dibuka dan dijelaskan kepada publik. Harus dijelaskan pula mana bagian yang merupakan ranah hukum, ranah politik, dan ranah kebijakan, berikut segala konsekwensinya. Ini adalah kerja besar yang tidak mudah. Karenanya wajib dikerjakan secara serius.

Bila ada niat untuk menuai popularitas di benak anggota Pansus, harap niat itu segera dibuang jauh-jauh. Rakyat memantau semuanya. Sebuah niat tak patut akan segera terlihat, dan Anda, anggota DPR atau siapapun yang berniat cari muka, akan kehilangan muka.

Jadi, kembalikan arah penyelidikan kasus Bank Century ke arah yang benar, yaitu untuk membuka kebenaran dan menegakkan keadilan. Bukan untuk petualangan politik menjungkalkan seseorang atau suatu kekuatan politik.

http://berbual.com