Tentang Saya
11 September 2008Saya Hasanudin Abdurakhman. Di dunia maya sering menulis dengan nickname Kang Hasan atau Sutan Paruik Gadang. Saat ini bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan Jepang. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai researcher di beberapa universitas di Jepang.
Berikut informasi detil mengenai saya.
Nama: Hasanudin Abdurakhman
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 20 Maret 1968
Status: Menikah, 3 anak
Pendidikan
- Department of Physics, Faculty of Mathematic and Natural Sciences, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia, graduated in February 1994 (B.Sc).
- Department of Applied Physics, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, Japan, graduated in September 1999 (M. Eng).
- Department of Applied Physics, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, Japan, graduated in September 2002 (Ph. D).
Pengalaman Kerja
- PT Elnusa (Oil company), Junior Field Engineer, 1994.
- Faculty Engineering, Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia, Lecturer, 1995- 2005.
- Department of Mechanical Engineering and Materials Science, Kumamoto University, Kumamoto, Japan, Visiting Researcher, 2002-2004.
- Department of Physics, Graduate School of Science, Tohoku University, Sendai, Japan, Research Associate, January – May 2005.
- Center for Interdisciplinary Research (CIR), Tohoku University, Sendai, Japan, Visiting Associate Professor (2006).
- Manager of Administration Dept., PT Osimo Indonesia, January 2007-March 2008.
- Director, PT Osimo Indonesia, March 2008-present.
**********************************************
Wawancara I
Sumber: Inovasi Online, Edisi Vol.4/XVII/Agustus 2005
http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=96
Pada Kolom Tokoh INOVASI edisi kali ini, INOVASI berhasil mewawancarai salah satu warga kita yang sudah sangat tidak asing lagi. Hasanudin. Namun dia lebih sering dipanggil dengan sebutan KANG Hasan walau asalnya dari Pontianak. Tokoh kita kali ini cukup dikenal di kalangan mahasiswa Indonesia di Jepang. Sebagai anggota PPI Jepang, dia banyak memberikan masukan-masukan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di tanah air di milis warga PPI Jepang. Kritikannya yang tajam kadang membuat warga milis tidak bisa melewatkan apa yang ditulisnya begitu saja. Humor yang ceplas ceplos pun kerap dilontarkannya.
Untuk lebih dekat melihat siapa tokoh kita kali ini, simaklah wawancara berikut dengan Kang Hasan ditengah-tengah kesibukan beliau yang sedang meniliti sifat optik pada DNA.
Terima kasih sebelumnya nih Kang Hasan, atas waktu yang telah diberikan. Kalau boleh tahu mohon ceritakan tentang latar belakang Kang Hasan.
Saya lahir di sebuah pulau terpencil di pantai selatan Kalimantan Barat, dan tinggal di situ hingga saya tamat SD. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di madrasah tsanawiyah, di ibukota propinsi. Saya sangat menikmati pelajaran di madrasah yang porsi pelajaran agamanya sampai 40 persen, dan bahkan saya sempat bercita-cita untuk secara serius mendalami agama. Karenanya saya berniat melanjutkan ke Pesantren Gontor setelah tamat madrasah tsanawiyah. Sayang, cita-cita saya itu kandas. Orang tua saya keberatan mengirim saya ke Jawa, utamanya karena tidak mampu menanggung biayanya. Akhirnya saya masuk ke jalur pendidikan umum dengan melanjutkan ke SMA negeri.
Sejak kelas 2 SMA saya mulai tertarik dengan Ilmu Fisika. Ini karena guru Fisika saya ketika itu sangat pandai dalam mengajar. Dia selalu mengajak kami melakukan eksperimen di lab sekolah kami yang sederhana, dengan peralatan yang terbatas. Saya kemudian termotivasi dan memilih untuk melanjutkan pendidikan saya ke Jurusan Fisika, FMIPA UGM tahun 1987.
Sayang, setelah memilih untuk secara serius menekuni Ilmu Fisika, saya merasakan bawah Fisika tak lagi menarik. Mungkin karena bobot pelajarannya lebih sulit, jauh di atas kapasitas intelektual saya, sehingga saya jadi frustrasi. Tahun pertama kuliah saya malah sempat berfikir untuk berhenti dan ikut ujian masuk ke program studi lain pada tahun berikutnya. Karena berbagai alasan akhirnya niat itu saya batalkan.
Pada saat yang sama saya mulai terlibat dalam aktivitas organisasi kampus. Aktivitas ini memberi saya kesempatan untuk bergaul luas dengan berbagai tokoh di dunia social science seperti Amien Rais, Syafiie Maarif, dan sebagainya. Dunia ini jauh lebih menarik dari studi saya, sehingga saya sempat kuliah secara asal-asalan selama beberapa semester. Akhirnya karena kesadaran bahwa saya harus lulus dan melepaskan diri dari tanggung jawab orang tua, saya paksakan diri untuk kembali menekuni kuliah, dan lulus pada awal tahun 1994.
Tamat kuliah saya langsung mendapat pekerjaan sebagai Field Engineer di sebuah anak perusahaan Pertamina, di lapangan minyak Sumatera Selatan. Jenis pekerjaan yang menantang dan tidak membutuhkan Ilmu Fisika yang rumit-rumit serta gaji yang tinggi sebetulnya cukup menarik buat saya. Hanya saja suasana kerja di tengah hutan itu membuat saya yang biasa bergaul luas sebagai aktivis mahasiswa jadi tidak betah. Akhirnya saya putuskan untuk jadi dosen di daerah asal saya, di Pontianak.
Ceritanya bisa sampai datang ke Jepang dulu gimana asal usulnya?
Pekerjaan sebagai dosen membuka kesempatan bagi saya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ini sebenarnya adalah cita-cita saya sejak kecil. Tidak sampai setahun jadi dosen, saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke Jepang.
Saya mendapat beasiswa Monbusho melalui Asian Youth Fellowship (AYF) Program. Saya adalah angkatan pertama program ini yang dimulai tahun 1996. Bersama para mahasiswa dari 11 negara ASEAN saya mengikuti kursus intensif bahasa Jepang selama setahun di Kuala Lumpur sebelum diberangkatkan ke Jepang. Jadi sebelum ke Jepang saya sudah mahir berbahasa Jepang, karena sudah lulus Proficiency Test Level II. Inilah ciri khas program tersebut.
Pengalaman studi atau riset selama di Jepang sendiri gimana? Apakah sesuai dengan apa yang Kang Hasan inginkan selama ini?
Untuk studi di Jepang saya lagi-lagi ingin menghindar dari Ilmu Fisika yang rumit-rumit. Karenanya saya berniat melakukan studi tentang rekayasa material. Ini yang mendorong saya untuk memilih professor dari Institute for Materials Research (Kinken) di Tohoku University. Namun lagi-lagi saya kecele. Karena informasi yang kurang akurat, saya malah mendapat profesor yang menurut saya maniak Fisika Zat Padat. Tema penelitian yang dipilihkannya untuk saya pun bersifat basic research, bukan terapan seperti yang saya harapkan. Lebih-lebih lagi, tema penelitian saya terkait dengan bahan organik, suatu topik yang tak saya sukai sejak SMA.
Mungkin ini bisa dianggap dalih. Tapi saya sendiri merasa tak optimum selama studi S2 dan S3. Saya merasa tak puas dengan prestasi saya. Praktis saya hanya mengejar target kelulusan. Selama kuliah saya memang publish beberapa paper, tapi tidak ada yang fundamental atau dimuat di jurnal terkemuka.
Sisi menariknya adalah bahwa Sensei saya memberi kesempatan seluas-luasnya bagi saya untuk menentukan arah penelitian saya. Ini termasuk kebebasan memilih konferensi internasional yang hendak saya hadiri, dan memilih jurnal tempat saya mempublikasikan paper saya. Selama studi saya relatif sering bepergian ke luar Jepang untuk menghadiri konferesnsi internasional, yang sebagian besar dananya saya usahakan sendiri dengan rekomendasi Sensei.
Kedatangan Kang Hasan ke Jepang kali ini adalah yang kedua .Apakah Kang Hasan bisa menjelaskan sedikit kepada warga PPI Jepang tentang kiat-kiat jitu untuk menjalin hubungan kerja sama dengan kampus di Jepang?
Meski sempat bekerja dua periode di Jepang pasca kelulusan, saya tidak bisa bicara banyak soal bagaimana kiat menjalin kerjasama dengan kampus Jepang. Yang saya tahu, orang Jepang itu sangat menghargai hubungan personal. Dalam kerja sama riset saya kira hal itu juga berperan besar.
Selain itu, dari pengalaman saya, orang Jepang sepertinya lebih menghargai kemauan kita untuk bekerja ketimbang kemampuan akademik kita. Beberapa kali saya mendengar keluhan Sensei atau kolega Sensei saya soal attitude peneliti Eropa atau India yang bekerja di Jepang. Keluhan itu seputar keengganan mereka (walau tidak semua) untuk bermandi peluh dalam melakukan riset. Kesan saya, kita orang Indonesia sebetulnya lebih unggul dalam hal ini, karena kita lebih tekun.
Ada saran untuk warga ppi jepang? Kritik juga boleh, Kang…
Satu hal yang berkesan selama studi saya adalah bahwa dari pengalaman selama saya di Jepang saya berkesimpulan bahwa kemampuan akademik bukan satu-satunya penentu dalam suksesnya studi kita. Adanya banyak faktor lain yang perlu diperhatikan, antara lain hubungan sosial, kemampuan manajerial, dan sebagainya.
Seingat saya, Sensei saya tak pernah memuji kemampuan akademik saya. Untuk hal ini malah saya sering dimarahi. Tapi dia sering memuji sikap saya. Kemandirian, leadership, serta kemapuan saya untuk beradaptasi tak hanya pada budaya Jepang, tapi juga pada birokrasi kerja di Jepang. Inilah yang membuat dia selalu menahan saya untuk terlibat dalam tim penelitiannya, baik sebagai post-doctoral researcher (Kumamoto University, 2002-2004) maupun sebagai research associate (Tohoku University, 2005). (Sensei saya mengatakan bahwa saya selalu welcome untuk bekerja di grup penelitiannya selama dia punya dana untuk membiayai penelitian saya.)
Di grup penelitian kami, sejak kuliah dulu saya tidak hanya bertindak sebagai scientist, tapi juga manajer. Kegiatan saya tak melulu melakukan penelitian, tapi juga hal-hal lain seperti maintenance alat, pengorganisasian lab, membimbing mahasiswa junior, dan mengelola (sebagian) administrasi lab.
Ini semua bisa saya lakukan terutama karena saya menguasai bahasa Jepang, dan mau beradaptasi, termasuk terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak saya sukai. Ini mungkin bisa jadi catatan kecil bagi kawan-kawan yang sedang studi saat ini.
Wawancara II
Jawapos, Sabtu, 13 Mei 2006
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=225703
Para Lulusan Doktor di Jepang yang Enggan Pulang ke Indonesia
Di Tanah Air Birokrasinya Berbelit dan Congkak
Banyak mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jepang yang enggan balik ke tanah air setelah lulus. Sebab, iming-iming gaji di Jepang jauh lebih menggiurkan. Inilah laporan wartawan Jawa Pos Sidiq Prasetyo dan Becky S. yang baru pulang dari Negeri Matahari Terbit itu.
Penampilan pria 38 tahun itu cenderung kurang rapi. Rambutnya dibiarkan tak disisir. Dia hanya mengenakan setelan olahraga saat bertemu kami pada malam itu pekan lalu.
Kami agak terkejut ketika diberi tahu Zamrun, salah seorang mahasiswa Indonesia yang bertempat tinggal di Sendai yang kami kunjungi malam itu, bahwa pria yang kami kesankan sebagai sosok berpenampilan kurang rapi tersebut ternyata seorang doktor. Namanya Hasanudin Abdurakhman dan biasa disapa Hasan.
“Dia itu lulusan S-2 dan S-3 di Jepang,” kata Zamrun yang berkuliah S-3 di Tohoku University, Sendai, sekitar 300 kilometer dari Tokyo, tersebut. Di Tohoku, dia mengambil jurusan fisika material.
Setelah dikenalkan kepada Hasan, kami pun akrab mengobrol di tempat tinggal Zamrun. Rumah yang ditinggali pria 34 tahun itu berukuran sekitar 3 x 6 meter. “Banyak orang pintar Indonesia yang memilih bertahan di sini dibandingkan pulang (ke Indonesia). Termasuk saya,” ujar Hasan memulai pembicaraan.
Dia lantas menceritakan, sebagian mahasiswa Indonesia yang sedang belajar pada jenjang S-3 di Jepang, baik yang dikirimkan instansi pemerintah maupun yang belajar dengan biaya sendiri, tidak segera pulang ke tanah air setelah menyelesaikan pendidikan. Mereka memilih bekerja di universitas, lembaga penelitian, atau perusahaan di Jepang.
Apa yang membuat mereka lebih tertarik bekerja di Jepang atau negara lain daripada di Indonesia? Alasan yang banyak dikemukakan adalah soal penghasilan. “Seorang yang baru lulus doktor yang bekerja di Jepang, baik secara semipermanen maupun permanen, akan memperoleh gaji Rp 25 juta-Rp 30 juta per bulan. Doktor yang sudah punya pengalaman kerja dan menempati pos yang lebih baik seperti (visiting) associate professor akan memperoleh gaji sekitar Rp 40 juta per bulan,” jelas Hasan yang masih tercatat sebagai staf pengajar di sebuah universitas di Kalimantan tersebut.
Besarnya penghasilan yang disebutkan itu, kata dia, cukup banyak untuk ukuran Jepang. Meski, Negeri Matahari Terbit tersebut terkenal sebagai negara dengan biaya hidup tinggi. “Penghasilan itu cukup untuk menopang kehidupan secara layak. Bahkan, kalau pintar berhemat, dari penghasilan tersebut, bisa ditabung Rp 10 juta-Rp 15 juta per bulan,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta tersebut.
Penghasilan itu jelas sangat kontras dibandingkan Indonesia. Seorang doktor yang bekerja di perguruan tinggi atau lembaga riset di tanah air, kata Hasan, memperoleh penghasilan Rp 2 juta-Rp 2,5 juta per bulan. “Jangankan menabung, untuk mencukupi kebutuhan minimum setiap bulan saja, penghasilan tersebut tidak cukup,” tegasnya.
Tentu, kesenjangan penghasilan tersebut, jelas dia, bukan satu-satunya alasan. Alasan yang sangat terasa adalah perlakuan dan penghargaan di tempat kerja.
Hasan mengungkapkan, di Jepang, lapangan kerja bagi para doktor relatif sempit. Posisi yang sedikit itu harus diperebutkan dan bersaing dengan orang-orang Jepang serta doktor-doktor dari negara lain, termasuk dari Eropa. Dalam persaingan yang ketat tersebut, hanya doktor berprestasi sangat baik yang akan menang.
Meski beban kerja sangat berat, suasana kerja di Jepang mencerminkan penghargaan yang tinggi terhadap orang yang berpendidikan tinggi dan berprestasi baik. “Disediakan dana riset rutin bagi para doktor yang diterima bekerja di Jepang. Termasuk, biaya untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Selain itu, masih tersedia dana riset yang diperebutkan melalui persaingan dengan peneliti lain,” jelasnya sambil mengepulkan asap rokok.
Dukungan dan penghargaan juga sangat terasa ketika berhadapan dengan birokrasi pengelola administrasi di universitas atau lembaga riset di Jepang. Pihak birokrasi sepenuhnya akan menempatkan diri sebagai pelayan bagi kepentingan riset. “Coba kita bandingkan dengan Indonesia,” ujar Hasan bernada bertanya.
“Saya mendengar cerita dari teman-teman yang pulang ke tanah air. Begitu tiba di Indonesia, pertama mereka harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit, berbelit, dan congkak,” tegasnya. Mulai urusan legalisasi ijazah hingga kenaikan pangkat atau pengusulan dana riset. “Semua harus melewati rantai birokrasi yang panjang,” ujarnya.
Bahkan, dia mengaku mempunyai pengalaman terkait dengan birokrasi yang panjang di Indonesia. “Itu saya rasakan sendiri ketika mengurus kenaikan pangkat dari 3A ke 3C. Setumpuk berkas harus saya siapkan. Sebagian saya peroleh dengan membongkar gudang arsip untuk mencari SK mengajar yang diterbitkan lebih dari lima tahun lalu,” ungkapnya.
Setelah melalui proses panjang, akhirnya berkas usul kenaikan pangkat tersebut dikirimkan ke pusat. Namun, lanjut bapak dua anak itu, hal tersebut belum berakhir. “Di pusat, ternyata ditemukan banyak kekurangan pada berkas usulan saya. Sehingga, harus dilakukan perbaikan. Hasilnya, saya baru bisa menikmati kenaikan pangkat tiga tahun kemudian dengan tambahan penghasilan beberapa ratus ribu rupiah,” jelasnya.
Dia lantas membandingkan dengan situasi yang dialami di Jepang. Hingga kini, dirinya sudah menempati tiga pos yang berbeda di universitas Jepang. Yaitu, post doctoral fellow, research associate, dan visiting associate professor. “Semua pos itu saya tempati tanpa melalui prosedur berbelit. Saya cukup menyerahkan riwayat hidup yang memuat daftar publikasi ilmiah dan menulis 2-3 halaman proposal riset,” tegas alumnus Tohoku University tersebut.
Pengalaman yang sama dirasakan salah seorang teman Hasan yang merupakan alumnus Osaka University. Dia sebelumnya berniat menjadi dosen di ITB (Institut Teknologi Bandung) setelah lulus doktor. Tapi, dia langsung kehilangan selera melihat materi dan prosedur seleksi penerimaan dosen ITB yang menurutnya tidak relevan dengan kapasitas doktor serta profesi dosen/peneliti.
“Lebih baik kami di sini (di Jepang) saja dulu. Penghargaan di Indonesia terhadap lulusan doktor dari luar negeri masih sangat kurang,” ujarnya seraya meminta agar namanya tak dikorankan. (*)
Wawancara III
http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Sosok%20dan%20Sketsa&rbrk=&id=36978
Jakarta | Sabtu, 23 Feb 2008
Hasanudin Abdurakhman: Kebijakan Penelitian Harus Jelas
by : Agus Dwi Darmawan
ADA beberapa masalah yang menjadi kendala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ternyata lambannya perkembangan itu bukan semata-mata disebabkan minimnya dana atau tidak mampunya sumberdaya manusia Indonesia.
Hal ini lebih disebabkan karena tidak adanya strategi atau bagaimana konsep penelitian itu yang sebenarnya. Sebagai ilmuwan yang menamatkan program master sampai doktor di Jepang, Hasanudin Abdurakhman tahu persis bagaimana dunia ilmu pengetahuan bisa maju. Salah satunya adalah kondisi yang menunjang bagi peneliti, termasuk di antaranya ketercukupan gaji.
Kepada situs resmi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang, Hasan-demikian Hasanudin biasa disapa, gaji lulusan doktor Rp25-30 juta per bulan. Doktor yang sudah berpengalaman bisa bergajiRp40 juta per bulan.
“Tetapi di Indonesia, cuma Rp2-2,5 juta,” katanya. Selain itu, birokrasi di Jepang sangat melayani kepentingan riset. Sementara di Indonesia, katanya, birokrasi sangat congkak. Berikut perbicangan Jurnal Nasional dengan Hasan seputar penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan:
Sebagai mantan Visiting Associate Professor di Tohoku University, Jepang, bagaimana Anda melihat dunia penelitian di Indonesia?
Saya kira sudah banyak yang mengemukakan hal ini. Dunia penelitian kita sangat tertinggal. Salah satu kolega saya, yaitu Dr. Tery Mart dari Universitas Indonesia, sangat rajin mengumpulkan data prestasi peneliti kita dibandingkan dengan negara lain. Faktanya, jangankan dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan bahkan Vietnam saja kita masih tertinggal.
Kendala utamanya apa?
Kendala klasik yang sering diungkap adalah masalah dana. Baik dana untuk menyediakan fasilitas dan anggaran penelitian, maupun dana untuk memberi gaji yang memadai kepada para peneliti. Tapi sebetulnya masalahnya tidak cuma itu. Ada lagi masalah lain berupa tidak jelasnya arah kebijakan yang jelas mengenai dunia penelitian. Di samping itu ada masalah lain seperti birokrasi yang tidak kooperatif. Tapi masalahnya memang tidak melulu ada di pemerintah. Orang-orang yang diberi tugas untuk meneliti, dalam hal ini khususnya para dosen dan karyawan (peneliti) di lembaga penelitian juga punya masalah.
Contohnya seperti apa?
Beberapa waktu yang lalu saya mendengar berita dari media, di sebuah perguruan tinggi ternama, hanya 30 persen dari guru besar (profesor) yang aktif melakukan penelitian. Ini jelas aneh. Profesor, kalau tidak meneliti, lantas pekerjaannya apa?
Saya melihat banyak profesor justru tidak memahami fungsi dan tugasnya dengan baik. Tidak sedikit profesor yang salah kaprah, menganggap profesor itu adalah gelar. Padahal itu jabatan fungsional. Dan yang namanya jabatan, itu tidak abadi. Kasarnya, jabatan profesor itu bisa dicabut. Ini yang aktual terjadi di beberapa negara. Di Jepang sekarang malah jabatan profesor itu diberi batas waktu dengan sistem kontrak selama 10 tahun. Jabatan itu bisa diperpanjang berdasarkan atas hasil evaluasi terhadap kinerja sang profesor.
Uniknya, di Jepang profesor yang akan menduduki jabatan struktural yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan riset, maka dia harus melepaskan jabatan fungsionalnya itu.
Apa sebenarnya tugas seorang profesor?
Tugas utamanya adalah pendidikan dan penelitian. Secara sederhana, tugas pendidikan itu diwujudkan melalui kegiatan mengajar. Nah, lucunya tidak sedikit dari profesor kita yang tidak mau lagi mengajar di program S1. Ini kan aneh. Lalu ada juga orang-orang yang hanya sesekali atau malah tidak pernah mengajar sama sekali, yaitu pejabat pemerintah yang diberi gelar profesor. Bahkan tidak sedikit yang mau memberli gelar tersebut.
Tugas lain adalah penelitian. Idealnya seorang profesor itu memimpin sebuah tim peneliti, yang anggotanya sudah bergelar doktor ditambah mahasiswa S1-S3. Dia menjalankan agenda penelitian, mengarahkan peneliti di bawahnya, dan khususnya mengasuh calon-calon ilmuwan yang masih mahasiswa tadi.
Di sistem kita apa lagi yang berbeda?
Yang tidak jarang saya lihat, para peneliti melakukan kegiatan yang sebetulnya bukan penelitan, tapi dianggap sebagai penelitian. Entah karena tidak tahu atau karena terpaksa demi menutupi kebutuhan finansial. Misalnya kegiatan survei yang dipesan oleh lembaga pemerintah, atau studi kelayakan.
Seharusnya yang bisa disebut penelitian itu yang bagaimana?
Ya kan ada kriterianya, yaitu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Dalam pandangan saya, ada suatu tema besar, baik di dunia sains (termasuk sains sosial) maupun teknologi, berbasis pada suatu teori. Tema itu dibahas atau diteliti secara paralel oleh beberapa grup peneliti. Jadi ada keutuhan tema, bukan tema-tema lokal.
Para peneliti itu berkomunikasi melalui publikasi di jurnal ilmiah maupun konferensi. Di situ kita akan tahu perkembangan suatu tema yang diteliti. Nah, penelitian selanjutnya lazimnya mengacu pada perkembangan terakhir di bidang tersebut. Di sini terlihat unsur kesinambungan. Lha, kalau proyek-proyek survei atau studi kelayakan itu kan tidak masuk kategori ini. Kalaupun itu dilakukan di kampus atau lembaga penelitian, itu seharusnya sebagai kegiatan sampingan.
Anda melihat ada kesalahan persepsi pemerintah terhadap peneliti?
Di luar fakta bahwa pemerintah tidak menyediakan budget yang memadai, masih ada masalah tentang arah kebijakan. Salah satu yang menyolok, pemerintah sepertinya tidak bisa membedakan antara penelitian ilmu dasar, pengembangan teknologi, dan penelitian komersial.
Peneliti kita dipaksa menghasilkan karya nyata, berupa produk yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lha, kalau peneliti ilmu dasar kan sulit untuk bisa seperti itu.
Perbedaanya apa?
Penelitian ilmu dasar itu investasi jangka panjang, yang tidak boleh diharapkan segera punya kontribusi ekonominya. Even penelitian di bidang terapan sekalipun tidak selalu produknya bisa langsung dimanfaatkan. Banyak penelitian yang sifatnya membuat sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Produknya sudah bisa dipakai, tapi biaya produksinya masih terlalu tinggi, misalnya. Untuk ini diperlukan penelitian lanjutan untuk membuat produk tadi bisa diproduksi dengan biaya murah. Yang terakhir ini bisa menjadi porsi penelitian komersial.
Contoh nyata, para peneliti dituntut untuk turut serta menyelesaikan masalah energi kita, khususnya berkaitan dengan masalah BBM. Ini masalah sudah di depan hidung, kok diserahkan ke peneliti. Kesannya, peneliti harus bisa memberi solusi instan. Ya nggak mungkinlah.
Dalam situasi seperti itu, tidak jarang pemerintah, khususnya dalam kapasitasnya sebagai politikus, ingin menjadikan penelitian sebagai alat public relation, untuk membuat image. Makanya lalu ada kegiatan penelitian yang dibuat bombastis, dan hasilnya dilabeli dengan label-label besar. Padahal fondasi kegiatan itu sama sekali bobrok. Contohnya kasus kampanye blue energy yang diekspose bertepatan dengan Konferensi Perubahan Iklim di Bali kemarin itu, yang akhirnya jadi ejekan pers internasional.
Untuk hal ini saya ingin mengingatkan para politisi, siapa saja, khususnya yang sedang berkuasa. Jangan coba-coba menjadikan dunia penelitan sebagai alat public relation. Kalau ada politisi yang memang peduli dengan masalah ini, sebaiknya dia berkonsentrasi untuk menciptakan fondasi yang baik bagi dunia penelitian kita melalui berbagai kebijakan.
Ada saran lain?
Ya. Suka atau tidak suka, kita sudah memasuki era industri dalam tahapan pembangungan kita. Sayangnya industri kita umumnya adalah industri tukang rakit. Ibaratnya, kita cuma tukang jahit, desainnya tidak dibuat di sini. Saya kira sudah saatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong perusahaan, khususnya penanaman modal asing, untuk memiliki basis research and development (R&D) di sini. Perusahaan yang punya basis itu misalnya bisa diberikan insentif pengurangan pajak, atau apalah, sehingga mereka merasa mendapat imbalan atas transfer teknologi melalui kegiatan R&D yang melibatkan staf lokal tadi.
